(PTFI) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (21/12/2018). Dengan pengambilalihan tersebut, maka Indonesia menggenggam 51% saham PTFI melalui PT
(Persero).
Pencaplokan saham ini menjadi sejarah baru Indonesia. Sebab, sudah 50 tahun kepemilikan Indonesia di PTFI tak pernah mayoritas.
Sejalan dengan pengambilalihan ini, jajaran petinggi PTFI juga dirombak.
Setelah struktur pemegang saham berubah, formasi direksi dan komisaris
PTFI ikut berubah. Perombakan formasi itu telah disahkan melalui persetujuan pemegang saham.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, direksi dan komisaris PTFI diisi oleh orang Indonesia dan bukan Indonesia.
"Siapa pengurusnya, direksi ada 4 orang Indonesia dan 2 non Indonesia," kata Budi di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Beberapa nama tidak asing. Sebut saja, di jajaran komisaris ada Amien Sunaryadi yang merupakan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Berikut susunan direksi dan komisaris PTFI terbaru:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Richard Carl Adkerson
Wakil Komisaris Utama: Amin Sunaryadi
Komisaris: Budi Gunadi Sadikin
Komisaris: Hinsa Siburian
Komisaris: Kathleen Lynne Quirk
Komisaris: Adrianto Machribie
Dewan Direksi
Direktur Utama: Clayton Allen Wenas (Tony Wenas)
Wakil Direktur Utama: Orias Petrus Moedak
Direktur: Jenpino Ngabdi
Direktur: Achmad Ardianto
Direktur: Robert Charles Schroeder
Direktur: Mark Jerome Johnson
Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas berjanji akan membangun smelter dalam lima tahun ke depan. Tony sendiri baru diangkat menjadi orang nomor satu PTFI sejalan dengan pengambilalihan saham oleh PT Inalum (Persero).
Meski begitu, Tony belum memaparkan secara rinci lokasi pembangunan smelter.
"Itu akan kita bangun dalam waktu lima tahun, akan segera kita tentukan di mana. Ini juga harapan pemerintah untuk memberikan nilai tambah," kata Tony kemarin.
Lebih lanjut, sejalan dengan pengambilalihan saham, PTFI juga mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama 2x10 tahun. Perseroan juga mendapat jaminan fiskal dan regulasi.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM menambahkan, sejak terbitnya IUPK maka kontrak karya (KK) sudah tidak berlaku.
"Sejak terbitnya IUPK ataupun SK, maka kontrak karya dinyatakan tidak berlaku, yang berlaku sejak terbitnya IUPK," ungkapnya.
PT Freeport Indonesia (PTFI) akan memulai penambangan bawah tanah mulai tahun depan. Sebab, penambangan terbuka (open pit) selesai pada tahun ini.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama PTFI Tony Wenas saat ditanya mengenai rencana kerja pasca 51% saham perusahaan dikuasai PT Inalum (Persero).
"Kami lanjutkan underground, open pit tahun ini akan selesainya. Murni dari underground," kata dia.
Tony mengatakan, PTFI membutuhkan dana US$ 14 miliar untuk bekerja hingga tahun 2041. Namun, tak mengingat rencana produksi ke depannya.
"Ke depannya ada tambahan US$ 14 miliar lagi untuk sampai dengan 2041," ujarnya.
Tony bilang, dengan berpindahnya produksi di bawah tanah maka untuk sementara produksi tambang akan berkurang. Namun, akan kembali meningkat setelah tahun 2020.
"Target produksi tahun depan tentu akan berkurang karena open pit selesai, produksi tahun depan tapi 2020 mulai naik lagi, 2021 lagi," ujarnya.
Soal pergantian status dari kontrak karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Tony memberikan respons positif. Menurutnya, itu memberikan kepastian dalam berusaha.
"Ini bukan soal lebih menarik yang mana tapi keadaan sekarang sudah saatnya diubah menjadi IUPK. Kita mendapatkan kepastian operasi 2041, partner dan keberlangsungan operasi kita. Jadi kami di PTFI senang dengan transaksi ini," terangnya
PT Freeport Indonesia (PTFI) akan melakukan investasi sebesar US$ 20 miliar hingga 2041 untuk mengembangkan tambang bawah tanah di Papua.
"Selanjutnya PTFI di Grasberg akan bertransisi dari tambang terbuka yang beroperasi sejak 1990 menjadi tambang terbesar bawah tanah. Ini membutuhkan investasi besar US$ 20 miliar sampai 2041," kata CEO Freeport-McMoran Inc Richard Adkerson di Kompleks Istana Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2018).
Komitmen investasi itu, kata Adkerson lantaran PTFI sudah menerima IUPK dari yang sebelumnya masih dalam kontrak karya (KK). Perubahan kontrak itu, kata Adkerson, memberikan kepastian hukum dan menjadi pegangan PTFI beroperasi di Indonesia sampai 2041.
"Saya mengucapkan terima kasih atas solusi ini dan juga kepada Presiden. Akhirnya kita bisa melanjutkan operasi hingga 2041 dan stabilitas fiskal. Kita juga akan bangun smelter sesuai arahan presiden dan akan dimulai secepatnya selesai dalam lima tahun," ungkap dia.
Pemerintah lewat PT Inalum (Persero) resmi membeli sebagian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan demikian, kepemilikan saham Indonesia atas PTFI meningkat dari 9% menjadi 51%.
Dengan kesepakatan ini, Adkerson juga berkomitmen akan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat.
Tidak hanya itu, pihak Freeport Indonesia juga akan mengawal proses transisi pengoperasian, produksi, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Ke depan adalah operasi tambang kami, menciptakan lapangan kerja, keuntungan untuk warga Papua," terangnya.
.webp)
