Jakarta -
Bulan Juli lalu menjadi hal yang menggembirakan bagi rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir setengah abad lebih dikelola oleh perusahaan asing asal AS tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya mayoritas pengelolaannya kembali ke pangkuan pemerintah Indonesia lewat divestasi 51% ke PT Inalum.
Menteri Koordinator Bidang (Menko) Kemaritiman Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proses divestasi berjalan dengan baik. Meski ada banyak hambatan, akhirnya FI kini bisa ditangani dengan jelas dan transparan.
Dirinya juga pernah tidak setuju dengan pemerintah mengenai pengambil alihan saham PTFI. Luhut sendiri mengaku tak mempersoalkan masalah yang telah lalu tersebut dan lebih memilih untuk fokus terhadap ambil alih tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, cerita Luhut mengenai divestasi saham FI ini sempat menuai kontroversi.
Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Simak Kaleidoskop Juli 2018 yang dirangkum
detikFinance.
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan pada 2015 lalu sempat tak setuju untuk bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan kontrak. Saat itu, Luhut yang menjabat Menko Polhukam ingin agar kontrak dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu tetap dilakukan sesuai undang-undang (UU) yaitu dua tahun sebelum kontrak berakhir atau tahun 2019.
Namun kini, Luhut ada di pihak seberang dengan mendukung divestasi saham Freeport sesegera mungkin. Luhut mengaku saat ini proses divestasi berlangsung dengan baik.
"Kita kan bisa beda pendapat, tapi at the end, kita sekarang pada posisinya saya pikir sudah bagus. Negosiasinya dengan Ibu Rini (Soemarno, Menteri BUMN), Pak Jonan (Ignasius, Menteri ESDM), sudah baik. Ini HoA (head of agreement) sudah dicapai. Bahwa ada di sana sini masih kurang, ya sambil jalanlah," katanya di markas detikcom, Jumat (20/7/2018).
Mengenai proses divestasi Freeport, Luhut mengatakan semuanya berlangsung dengan baik. Proses juga dilakukan dengan hati-hati agar saham Freeport selaku perusahaan terbuka yang mengelola operasi tambang Grasberg di Papua juga tak terpapar sentimen negatif.
"Kan kalau ramai-ramai juga, sahamnya Freeport juga makin terjun bebas nanti," ujar Luhut.
Luhut sendiri mengaku tak mempersoalkan keributan banyak pihak yang menuding proses ini disebut pencitraan. Proses divestasi dilakukan berhati-hati demi menjaga sentimen investor yang menanamkan saham di PT Freeport Indonesia.
"Jadi orang terus melihat negatifnya saja. Kadang-kadang saya mikirnya juga melihat, kok republik kita ini berpikir negatif terus sih. Kan nggak mau dong si Richard Arkinson (CEO Freeport McMoran) mau sahamnya turun. Kalau dia ribut, pasti turun sahamnya. Pastilah mereka akan cari solusi kalaupun masih ada sedikit-sedikit perbedaan di sana sini," ujar dia.
Ia mengatakan pengambil alihan saham tersebut harus dilakukan secara perlahan. Sebab, apabila dilakukan secara tergesa-gesa, hal itu akan menjadi bumerang untuk pemerintah Indonesia.
"Sekarang kalau perusahaanmu kau bikin ribut, kau sebenarnya membunuh dirimu. Kenapa? Sahammu turun. Saham turun mau jadi apa? Jadi dia musti memoles bahwa suasananya kondusif," katanya.
Perjalanan bisnis perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) Freeport di Indonesia memiliki sejarah panjang. Setelah hampir separuh abad lebih besar-besaran dikelola oleh perusahaan asal AS tersebut, akhirnya mayoritas pengelolaannya akan kembali ke Indonesia lewat divestasi 51% saham Freeport ke PT Inalum.
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proses divestasi tersebut kini telah berjalan dengan baik. Meski ada banyak hambatan dari kepentingan berbagai pihak, tapi dia mengatakan hal tersebut kini bisa ditangani dengan jelas dan transparan.
"Dulu kan bebas merdeka tak jelas itu. Sekarang sudah zaman Pak Jokowi. Pak Jokowi itu very clear, mau semua dilakukan transparan. Jadi transparan ini penting dilakukan sehingga tidak ada main-main di dalamnya," katanya di markas detikcom, Jumat (20/7/2018).
Dengan ambil alih saham sebesar 51% ke pangkuan Ibu Pertiwi. Diharapkan perekonomian Indonesia dapat menuju ke arah yang lebih baik.
Akhirnya, pada pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 Indonesia resmi memiliki kepemilikan saham Freeport sebesar 51%. Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi hal itu menandakan bahwa pemerintah Indonesia bekerja dengan sangat baik.
"Dengan divestasi Freeport Indonesia sudah resmi dimiliki Indonesia 51% itu menunjukkan negara ini begitu kredibel untuk mengelola aset yang ada di dalam negeri," ujarnya di markas detikcom, Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Luhut mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak meragukan keputusan pemerintah. Bahkan, ia menilai langkah pemerintah untuk mengambil alih PTFI dapat membantu pertumbuhan ekonomi.
"Jadi kita tidak pernah ragu kepada apapun, bahwa itu benar (ambil alih) dan saya yakin ini akan menjadi nilai tambah yang bagus untuk ekonomi," tambahnya.
Luhut juga mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan pasca akuisisi tersebut. Sebab, banyak anak muda bangsa Indonesia yang bekerja untuk meningkatkan kinerja pertambangan.
"Tidak ada yang saya khawatirkan karena anak bangsa sudah lebih dari 900 orang engineering kita yang bekerja di freeport, saya sangat confidence itu akan bisa dikelola oleh anak-anak bangsa," tutupnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
