.webp)
Konteksnya sama, konteksnya itu momentum ada forum ya, kebetulan pada waktu diskusi ini menjelang persiapan debat soal energi, terus ada wartawan yang nanya. Jadi saya jelaskan apa adanya, dan bahwa belakangan ada cerita bahwa Pertamina mengirim laporan ke KPK minta langsung itu cerita lain, tapi saya mengalami persis, bahwa saya mengalami tidak dilebihkan tidak dikurangkan.
Bahwa malam itu mendapat pesan dari seseorang untuk bertemu, kemudian orang itu menyampaikan pesan dari Pak Presiden yang untuk laporan ke KPK soal Petral ditunda dulu sekarang fokus pada laporan ke MKD. Waktu itu kan ada dua cerita bersar, satu papa minta saham, satu lagi Petral. Jadi yang Petral ditahan dulu, sebabnya apa saya nggak tahu dan itu Anda bisa tanya ke presiden lah kalau itu betul dari presiden.
Waktu itu belum yakin dari presiden?
Iya orang yang menyampaikan mengatakan itu pesan dari presiden.
Telepon atau ketemu?
Ketemu. karena sebelumnya, sebelum orang itu ketemu dikatakan bahwa temuin orang ini, orang ini bawa pesan dari saya.
Apa yang kemudian membuat presiden meminta untuk menunda itu?
Nggak tahu, hanya beliau yang tahu.
Apakah ada tekanan luar biasa?
Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. tapi memang suasana politik kan sudah berubah sudah di awal kan kelihatan pak presiden itu full kontrol belakangan kan makin ya namanya perkembangan politik jadi dalam diskusi misalnya 12 menteri memberi warning lah Pak jangan terlalu keras nanti berbalik segala macem Sementara saya bilang ini janji pak presiden untuk membubarkan petral jadi dinamika itu menurut saya perlu secara tepat waktu diketahui publik lah.
Sebenarnya agak nanggung juga ya karena untuk membubarkan Petral itu butuh nyali juga ya, karena presiden sebelumnya, menteri sebelumnya juga nggak berani. Ketika Pak Presiden Jokowi berani membubarkan Petral, kenapa kok auditnya justru dilarang dilaporkan ke KPK?
Makanya itu perlu di diperjelas nanti Apakah itu orang yang diutus itu yang melarang atau memang betul-betul dari presiden.
Kalau isi auditnya ini apa?
Isi auditnya itu kan dikerjakan oleh perusahaan yang cukup bonafit lah, dan bisa mengidentifikasi transaksi siapa, dapat berapa, segala macam. Yang paling menonjol kan ada satu perusahaan yang sering disebut, diasosiasikan dengan yang disebut mafia migas, yang mendapatkan tender atau mendapatkan order pengadaan cukup signifikan begitu. Pengadaan minyak lewat Petral, itu dulu sudah pernah dibahas juga di dalam. Jadi kalau dicek lagi jejak digital itu bukan hal baru, jangan sampai saya ngomong begini, kemudian mengatakan bikin ribut, nggak lah. Wong dulu juga pernah dipublikasikan nggak ada masalah.
Jadi yang berbeda itu bukan saya, tapi yang memandang berbeda sekarang. Kalau yang saya ceritakan sama saja dengan yang dulu saya ceritakan ketika jadi menteri.
Pak Sudirman menghadapi kasus papa minta saham, sementara Petral ini ditunda?
menurut seorang kolega saya, Novanto itu termasuk yang berusaha untuk menahan supaya audit bahkan tidak diteruskan, lewat berbagai jalur lah. Yang cerita pada saya seorang menteri, masa bohong lah, nggak mungkin. Jadi kalau ditanya kok dulu kencang yaitu yang saya sebut dinamika politik. Bukankah Novanto setelah keluar dari DPR karena MKD, kemudian dengan pertolongan sejumlah orang masuk ke kubu Golkar, kemudian masuk lagi ke parlemen kan. Jadi ada situasi politik yang berubah itu yang saya sebut dan belakangan kan terjadi perubahan konselasi, resuffle kabinet dan segala macam. Ya itu dengan gampang orang menyimpulkan itu ada hubungan-hubungan itu.
Waktu kan ada papa minta saham, ada pencatutan nama Pak Presiden oleh Setya Novanto. Pak Sudirman tidak curiga sama sekali bahwa pelarangan ini ada yang mencatut nama presiden?
Mungkin saja tapi kan, kata gusur itu, kita pakai fiqih yang nyata-nyata saja, gitu ya. Apa yang nyata kita hadapi, kalau kita yakin kita jalankan, gitu. Jadi di balik itu ada apa, saya nggak tahu, biarkan tanggung jawab orang itu sama Tuhan saja.
Kalau tidak salah Pak Sudirman juga mendesak agar audit Petral itu dibuka kembali?
Nggak. Nanti umpamanya InsyaAllah Pak Prabowo menang, kemudian Pak Prabowo ada di pemerintahan, saya akan mengusulkan supaya ini diteruskan. Karena nggak perlu dibuka kembali kan, sudah. Apalagi KPK sudah tahu, jadi tinggal bagaimana kita bisa ngepush supaya ada tindak lanjutnya.
Tapi audit Petral itu isinya sudah terbuka semua?
Cukup layak untuk dijadikan bukti awal langkah-langkah hukum
Setelah tidak jadi menteri lagi, Pak Sudirman tidak mempunyai hasil audit itu untuk dilaporkan ke KPK?
Ya kan kita tidak punya kewenangan formal ya, sebagai anggota masyarakat saya kira KPK juga punya jalur banyak lah. Tapi kalau kemudian saya melaporkannya rasanya kurang elok. Apalagi kan apalagi tadi tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu jatuhnya kan selalu dikaitkan sakit hati lah oposisi segala macem jadi saya melakukan hal-hal yang propper saja gitu.
