Sabtu (23/11/2019) adalah soal kabar Menteri Kominfo 2014-2019 Rudiantara yang bakal menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero). PLN kini dipimpin oleh Plt DIrut Sripeni Inten Cahyani.
Berita terpopuler lainnya adalah kewenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan mengemban tugas sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Kewenangannya disebut terbatas.
Selain itu, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir yang tengah membongkar pasang jajaran direksi perusahaan pelat merah. Ia menyinggung soal gurita bisnis.
Beredar kabar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Kerja, Rudiantara bakal diangkat menjadi Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero). Saat ini posisi Dirut PLN diisi oleh Plt yaitu Sripeni Inten Cahyani.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga angkat bicara.
"Benar atau salah? Nanti kamu lihat saja apakah Pak Rudiantara itu jadi Dirut PLN atau tidak," kata Arya kepada detikcom, Sabtu (23/11/2019).
Arya sendiri belum bisa menjawab kebenaran kabar tersebut. Ia pun tak memberikan keterangan lebih lanjut apakah hal tersebut hanya sekadar 'kabar burung'.
"Saya katakan tadi bahwa saya belum bisa mengatakan bahwa siapa yang akan jadi Dirut PLN. Jadi saya nggak bisa menyatakan iya atau tidak," ungkap Arya.
Ia menuturkan, sejauh ini belum ada arahan khusus dari Menteri BUMN Erick Thohir mengenai penempatan Rudiantara sebagai Dirut PLN. Saat ini, pihaknya masih menyisir calon-calon pengisi jabatan Direksi dan juga Komisaris PLN.
"Belum, belum. Sampai hari ini kita masih menggodok siapa yang akan jadi Direksi atau Komisaris PLN," tuturnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama (Komut). Usulan ini disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi keputusan tersebut, pengamat sektor energi, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai bahwa wewenang Ahok sangatlah terbatas.
"Saya melihat sebagai fungsi dari Pak Ahok karena memang posisinya sebagai Komisaris Utama jadi kewenangannya sangat terbatas," tutur Mamit kepada detikcom, Sabtu (23/11/ 2019).
Terutama untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaan rumah (PR) utamanya, yakni membasmi mafia migas.
"Saya kira posisi sebagai Komut ini bisa dikatakan secara kewenangan untuk membasmi mafia migas memang agak sedikit sulit saya melihatnya seperti itu. Karena kewenangan dia kan hanya sebatas sebagai pengawas direksi," jelas Mamit.
Menteri BUMN Erick Thohir tengah melakukan bongkar pasang bos perusahaan pelat merah. Ia berharap bahwa para direksi dan komisaris tak membuat gurita bisnis yang bisa merusak BUMN.
"Saya berharap, para direksi dan komisaris yang mengelola perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN memiliki integritas yang tinggi, mampu bekerja dengan baik. Bukan membuat gurita, yang nantinya bisa menggulung perusahaannya sendiri, merusak ekosistem bisnis, atau mengganggu stabilitas BUMS, BUMD juga Bumdes," jelas Erick dalam keterangannya, Sabtu (23/11/2019).
Erick juga akan memangkas jumlah deputi kementerian menjadi 3 posisi jabatan. Saat ini, Kementerian BUMN memiliki 7 jabatan kedeputian. Erick mengatakan 3 deputi tersebut akan bertugas sebagai pejabat fungsional yang tak berdasarkan industri seperti sebelumnya.
Selain itu, dengan pemangkasan tersebut Erick berharap bahwa birokrasi dalam kementeriannya pun bisa dipermudah.
"Tujuan restrukturisasi ini, agar kementerian dapat bekerja lebih optimal dan dapat menjadi lokomotif pembangunan bangsa. Saya mengharapkan semua yang bekerja di dalam lingkungan Kementerian BUMN memiliki orientasi melayani, service oriented. Kementerian BUMN dibentuk bukan untuk memperpanjang birokrasi, justru untuk membantu agar korporasi yang ada di bawahnya dapat sehat dan melayani masyarakat," kata Erick.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Dalam menjalani jabatannya sebagai pengawas dalam perusahaan pelat merah tersebut, Ahok punya pekerjaan rumah (PR) untuk membasmi mafia migas, hingga menekan impor migas dalam mengatasi Current Account Defisit (CAD).
"Pak Ahok diharapkan bisa memberikan masukan atau pun bisa melakukan pengawasan secara komprehensif kepada direksi sehingga apa yang ditargetkan oleh Pak Jokowi terkait dengan pemberantasan mafia migas, terus juga mengurangi CAD. Karena kita tahu sektor bahwa sektor migas (minyak dan gas) adalah sebagai penyumbang terbesar CAD, di mana impor terbesar memang dilakukan oleh Pertamina," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan kepada detikcom, Sabtu (23/11/2019).
Dalam memperbaiki CAD tersebut, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menuturkan bahwa Pertamina yang akan diawasi Ahok nanti harus meningkatkan produksi minyak (lifting) yang tak pernah mencapai target nasional.
"Pertamina itu saat ini menghadapi tantangan kemampuan meningkatkan produksi minyak (lifting) yang sidah tidak mencapai target nasional dalam beberapa tahun terakhir," jelas Toto.
Toto mengatakan, dalam melaksanakan hal tersebut Pertamina harus meningkatkan upaya eksplorasi dan eksploitasi migas.
"Ini berarti harus meningkatkan usaha eksplorasi dan tahap eksploitasi, baik onshore maupun offshore. Butuh teknologi dan juga investasi besar dengan risiko yang juga tinggi," papar Toto.
Menambahkan PR Ahok, Mamit berpendapat bahwa Ahok juga harus menggenjot lagi program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Indonesia.
"Nah selain itu juga saya kira Ahok harus memastikan bahwa program BBM satu harga terus berjalan. Karena bagaimana pun ini adalah program yang baik dan harus diteruskan," imbuh Mamit.
Terakhir, Mamit juga menyebutkan bahwa Ahok harus berkontribusi dalam memperbaiki kebijakan peredaran elpiji subsidi 3 kilogram (kg) yang juga menjadi biang kerok dalam neraca dagang migas Indonesia.
"Dan pasti adalah elpiji, sebagai impor terbesar. ini yang harus dilakukan Ahok. Apakah kalau dia bisa mengambil keputusan untuk menaikkan harga elpiji 3 kilogram(kg), atau dia bisa membuat keputusan dengan distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg. Karena disparitas harga sangat tinggi antara elpiji 3 kg dan non subsidi," tutup Mamit.
Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap berkata kasar dan membuat keributan. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun balik merespons keras penolakan serikat pekerja Pertamina.
"Memang dia siapa?" kata Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Luhut menilai tak masalah bila benar Ahok jadi bos di Pertamina. Luhut yakin Ahok adalah orang baik dan layak menduduki posisi di BUMN, termasuk Pertamina.
"Nggak masalah. Kalau orang baik jadi kan itu, saya lihat ada yang komentar-komentar. Katanya against Ahok," jelasnya.
Pada Jumat (15/11/2019), Luhut juga merespons keras pihak-pihak yang menolak Ahok masuk Pertamina. Menurut dia yang menolak Ahok justru perlu dipertanyakan.
"Kalau orang baik ada yang tidak setuju masuk, kan yang tidak setuju masuknya perlu dipertanyakan," ujar Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Luhut yakin Ahok adalah orang baik dan layak menduduki posisi di BUMN, termasuk Pertamina. Dia heran orang yang baik dan lurus malah ditolak.
"(Ahok) itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya, (masa) ndak mau dibersihin," tambahnya.