Ahok Hapus Kartu Kredit Pejabat Pertamina, BUMN Lain Diminta Ikutan

Ahok Hapus Kartu Kredit Pejabat Pertamina, BUMN Lain Diminta Ikutan

Siti Fatimah - detikFinance
Rabu, 16 Jun 2021 15:50 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkap fasilitas kartu kredit untuk pejabat dihapus. Komisaris, direksi, hingga manajer Pertamina tak lagi mendapatkan fasilitas kartu kredit.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan dihapusnya fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina dapat mempermudah pengawasan dan menghindari penggunaan beban kartu kredit untuk kebutuhan pribadi. Model pengeluaran pun diprediksi akan berubah yang tadinya tak terhingga menjadi model reimburse.

"Jadi kalau kemudian ada penyederhanaan dalam konteks kartu kredit di mana sekarang modelnya dari yang tadinya mereka mendapatkan alokasi di kartu kredit dalam jumlah tertentu yang relatif besar, mungkin sekarang modelnya diganti jadi model istilahnya reimburse. Artinya kalau ada jamuan makan atau segala macam atau jamuan client (klien) itu dibayarkan saja dulu setelah itu di-reimburse ke kantor," kata Toto saat dihubungi detikcom, Rabu (16/6/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, menurutnya kebijakan Ahok itu bagus diterapkan tidak hanya di Pertamina saja tetapi juga di BUMN besar lainnya. Dengan begitu, pengeluaran BUMN lebih terstruktur dan efisien.

"Nah ini kan menjadi model pengawasannya jauh lebih mudah dan jauh lebih terstruktur. Dalam arti bahwa sekarang yang bisa di-reimburse memang betul-betul kepentingan dan keperluan kantor. Saya kira ini kalau perusahaannya sekelas Pertamina, PLN, Bank Mandiri, Telkom itu kan semuanya skala besar semua ya, sehingga upaya-upaya untuk melakukan efisiensi dengan cara seperti yang dikerjakan Pak Ahok akan bagus kalau bisa diterapkan di BUMN-BUMN yang lain," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Tadinya, kata dia, penggunaan kartu kredit dapat diindikasikan di dalamnya tercampur antara beban kebutuhan pribadi dan perusahaan. Bisa dikatakan kartu kredit yang dibuat tidak terbatas dapat mempersulit dalam penguraian pengeluaran untuk kebutuhan perusahaan.

"Kalau sekarang modelnya reimburse itu betul-betul akan sangat jelas, transparan, bahwa apa yang akan di-reimburse itu misalnya jamuan terhadap client atau kepentingan apapun pada saat perusahaan harus men-treat client, sehingga pengeluaran-pengeluaran pribadi nggak bisa lagi di-reimburse," tuturnya.

Tepatkah langkah penghapusan kartu kredit untuk pejabat Pertamina? Cek halaman berikutnya.

Perihal tepat atau tidaknya, Toto menuturkan, kebijakan itu sudah sejalan dengan arahan Kementerian BUMN. Kemudian kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit diprediksi dapat menghemat keuangan BUMN.

"Kalau menurut saya dari kacamata BUMN saat ini di mana arah dari kementerian supaya bisa lebih kompetitif, struktur biayanya lebih efisien ya saya kira ini sejalan lah dengan arahan itu. Saya kira cukup signifikan (menghemat keuangan), karena perusahaan-perusahaan besar jumlah direksi, satu level dan dua level di bawah direksi itu kan jumlahnya besar sekali. Jadi kalau bisa dikontrol dengan lebih baik akan membantu proses efisiensi lebih bagus," pungkasnya.

Seperti diketahui, fasilitas kartu kredit bagi dewan komisaris, direksi, hingga manajer PT Pertamina (Persero) dihapus. Kebijakan ini menjadi salah satu yang dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham alias RUPS Pertamina.

Ahok menjelaskan fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar. Dia menyebut pemakaiannya bisa tidak tepat sasaran. Di sisi lain, fasilitas ini menurutnya tak memiliki dampak untuk memajukan kinerja perusahaan.

"Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan," ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6/2021).


Hide Ads