Mau Kelola Blok Migas di Riau, BUMD Dicecar DPR soal 'Pengurus Dinasti'

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 14 Feb 2022 16:55 WIB
Anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir kembali dipanggil KPK sebagai terkait kasus dugaan suap anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, Senin (1/7/2019).
Anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

PT Bumi Siak Pusako (BSP) bakal mengelola Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) di Riau mulai tahun ini. Sebelumnya, wilayah kerja itu dikelola oleh Badan Operasi Bersama (BOB) antara BSP dan Pertamina Hulu.

Kontrak yang dilakukan BOB pada Blok CPP dilakukan sejak 2002 dan bakal berakhir pada Agustus 2022. Selanjutnya, BSP yang ditunjuk untuk mengelola blok migas itu sampai 2042 dengan skema gross split dan komitmen kerja pasti mencapai US$ 130,4 juta.

Namun, rencana ini justru ditentang habis-habisan oleh anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir. Nasir berpendapat PT BSP tak mampu mengelola lapangan migas dengan baik. Kerja sama operasi BOB yang dilakukan Pertamina pun sia-sia.

Dia memaparkan sejak 2002 hingga saat ini lifting di Blok CPP malah menurun drastis. Menurutnya, saat Blok CPP diberikan kepada BOB BSP-Pertamina Hulu, potensi lifting minyak mencapai 40 ribu barel per hari, hingga kini target itu tak pernah dicapai bahkan terus menerus turun hingga ke level 8 ribuan barel per hari.

"Ini dari potensi 40 ribu di 2002 diserahkan, sampai ini hari cuma 8 ribu. Nggak ada juga sumur baru. Nggak ada teknologi baru," ungkap Nasir dalam rapat kerja Komisi VII dengan Ditjen Migas, SKK Migas, dan BOB BSP-Pertamina, Senin (14/2/2022).

Nasir meminta SKK Migas memeriksa dan melakukan audit secara mendalam pada BSP. Bahkan, dalam skema BOB pun menurut Nasir, Pertamina lebih banyak melakukan pengembangan daripada BSP.

"Saya minta SKK nilai ini pak, takutnya saya Pertamina ini selama ini jadi kuda pedatinya. Dia (BSP) hanya ongkang-ongkang kaki dapat uangnya," kata Nasir.

Nasir pun menyinggung soal profesionalitas yang ada di dalam tubuh BSP. Dia mengatakan BUMD ini terlalu banyak jadi alat keluarga penguasa daerah.

"Pengurus perusahaan ini dari bupati ke keluarganya, anak bupatinya, dan lain-lain, gitu-gitu aja ini. Nggak ada profesional dikembangkan di sini," ungkap Nasir.

Berapa sumbangan BSP ke daerah? Cek halaman berikutnya.