Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkap stok batu bara di PLN sampai saat ini masih aman. Hanya saja, diakui bahwa ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi domestic market obligation (DMO).
"Kondisi stockpile (batu bara) di PLN itu sampai dengan saat ini masih aman. Namun mungkin hanya 1 atau 2 (perusahaan) yang berada di bawah target produksi stockpilenya," kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif, dalam diskusi publik BLU Batu Bara di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2022).
Ia memastikan pihaknya akan memenuhi kekurangan tersebut dengan mendorong perusahaan-perusahaan yang dimaksud untuk segera memenuhi DMO. Sementara menurutnya, perusahaan besar sendiri banyak yang telah memenuhi DMO batu bara.
"Perusahaan besar kadang-kadang semuanya sudah lebih dari 25%, contohnya PTBA bahkan hampir 50%," lanjutnya.
Kendalanya, menurut Arif untuk perusahaan kecil belum memenuhi DMO soal pengetahuan terkait harga.
"Contohnya saya bertamu dengan perwakilan PT Semen Indonesia yang menyatakan mereka masih kurang dari Rp 500 ribu triliun untuk sekarang yg paling kritis di Tuban, sudah ada penugasan yg diberikan memang perusahaan-perusahaan tidak terlalu besar," jelasnya.
"Tapi pengetahuan datang ke pabrik semen untuk bisa melakukan kontrak business to business, tapi di dalam pikiran mereka itu harga pasar, itu yg tejadi di lapangan, begitu tau US$ 90 mereka balik badan, ini sudah melanggar aturan. Ini yang perlu kita benahi pelan-pelan," tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jendral Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Muhammad Arif mengungkap perbedaan harga yang terjadi saat ini menyebabkan pasokan batu bara PT PLN (Persero) tersendat.
Baca juga: Laju IHSG Ditopang Penyegaran LQ45 |
Memang diakui sejumlah pengusaha memilih untuk ekspor. Untuk itu, dia mendukung agar pemerintah segera meresmikan Badan Layanan Umum (BLU).
"Tingginya harga batu bara dunia tentu membuat penambang lebih memilih ekspor. Sehingga dibutuhkan mekanisme yang bisa menjembatani agar tidak terjadi disparitas," jelasnya.
"Kami mendukung Pemerintah untuk segera meresmikan BLU agar jadi solusi disparitas harga," tambahnya.
(das/das)