Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) merespons Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang meminta Indonesia tidak memperluas kebijakan hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bahan mentah pada komoditas lain.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan berkembang ingin memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
"Kami merasa berterima kasih atas perspektif yang telah disampaikan oleh IMF. Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan kami terhadap masa depan adalah untuk memperkuat peran kita dalam proses hilirisasi, yang merujuk kepada peningkatan nilai tambah produk kami, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah," kata Jodi dalam keterangan resmi, Kamis (29/6/2023).
"Kami berdedikasi untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan progresif, yang melibatkan semua lapisan masyarakat Indonesia," tambahnya.
Selain itu, konsep hilirisasi tidak hanya mencakup proses peningkatan nilai tambah, melainkan juga tahapan hingga daur ulang yang merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menekankan pentingnya keberlanjutan.
"Kami tidak memiliki niat untuk mendominasi semua proses hilirisasi secara sepihak. Tahapan awal akan kami lakukan di Indonesia, namun tahapan selanjutnya masih dapat dilakukan di negara lain, saling mendukung industri mereka, dalam semangat kerja sama global yang saling menguntungkan," ucapnya.
Luhut akan bertemu Bos IMF di halaman berikutnya. Langsung klik
(aid/hns)