Pemerintah berencana menyetop ekspor gas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyampaikan dirinya akan mengusulkan larangan ekspor gas ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bicara mengenai wacana larangan ekspor gas, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi menjelaskan, kebijakan pemerintah ialah mengoptimalkan pemanfaatan gas untuk domestik.
"Mengenai larangan ekspor, saya kira tadi sudah saya sampaikan, bahwa memang kebijakan pemerintah ya adalah memanfaatkan untuk domestik," katanya dalam konferensi pers industri hulu migas semester I-2023, Selasa (18/7/2023).
Pihaknya akan terus mendorong industri untuk menyerap gas. Seperti halnya pada pabrik pupuk yang ada di Papua.
"Kita akan terus mendorong industri dalam negeri untuk bisa me-utilize gas kita. Untuk di Papua akan didorong pembangunan pabrik urea, kemudian pabrik metanol di Bojonegoro, kemudian blue ammonia mungkin," ujarnya.
Sebagai informasi, Luhut sebelumnya menyatakan akan mengusulkan ke Presiden Jokowi untuk menyetop ekspor gas saat bicara mengenai hilirisasi gas. Luhut mengatakan, ekspor gas tetap bisa dilakukan sepanjang mengikuti kontrak, jika kontraknya habis, maka ekspor gas bisa disetop.
"Kita mungkin akan menyarankan pada presiden kita nggak ekspor lagi gas kita ke luar. Kontrak yang sudah ada ya silakan tapi kalau expired setop," kata Luhut dalam acara Economic Update CNBC Indonesia, Senin (10/7).
Dia mengatakan, hilirisasi migas bisa berupa produk petrokimia. "Kenapa kita mesti ekspor bahan-bahan ginian," katanya.
Simak juga Video 'Teken Memorandum Bukti SKK Migas Dorong Kemajuan Industri Hulu Migas RI':
(acd/ara)