Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong agar seluruh industri bisa mendapatkan harga gas murah lewat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Menurutnya, hingga saat ini kebijakan tersebut belum berjalan optimal.
Adapun program HGBT ini dengan bandrol US$ 6 per MMBTU atau jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Saat ini, baru ada tujuh sektor industri yang bisa menikmati kebijakan ini di antaranya industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
"Yang saya inginkan untuk HGBT itu tidak hanya dinikmati program itu kebijakan itu oleh tujuh sektor, yang tujuh sektor sekarang saja yang sudah masuk sektornya ke dalam program, itu saja sekarang program itu belum berjalan dengan baik," kata Agus, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus mengatakan, pihaknya ingin agar tidak ada istilah industri tertinggal dengan membeda-bedakan sejumlah industri lewat kebijakan ini. Ia berharap, seluruh industri bisa menikmati insentif harga gas murah ini.
"Kita ingin kalau dalam industri itu no industri left behind, no company left behind, jadi semua harus ikut," ujarnya.
"Padahal sektor tertentu yang lain yang belum tujuh ini juga membutuhkan gas, kan nggak bisa begitu saya sebagai pembina industri," tambahnya.
Namun demikian, ia tak membeberkan bagaimana perluasan dari kebijakan ini akan diberlakukan. Meski begitu, ia menjamin akan mengusahakan agar industri transportasi hingga makanan dan minuman (mamin) bisa menikmatinya.
"Kita sudah hitung bahwa sesungguhnya, kalau supply dari Jawa gasnya memang ada pertanyaan apakah cukup atau tidak. Tapi kalau kita hitung dari luar Jawa saya kira supply gasnya tidak ada masalah, untuk mensuplai kebutuhan industri," katanya.
Atas hal ini, Agus mengaku dirinya telah berdialog dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meski belum ada hasil signifikan, ia berkomitmen akan terus memperjuangkan usulan ini.
"Sudah sering. Masih diperjuangkan oleh Kemenperin," ujarnya.
Di sisi lain, Agus mengatakan Kementerian Keuangan memiliki pandangan yang sama menyangkut perluasan penerima kebijakan gas murah ini. Manufaktur dipandang sebagai sektor terpenting dalam mendorong perekonomian sehingga Kemenkeu turut berkomitmen mendorong hal pertumbuhan industri manufaktur.
"Saya kira juga arahan dari Bapak Presiden dalam setiap Ratas itu juga jelas sekali, manufaktur menjadi tulang punggung. Kalau kita bicara soal HGBT, itu kan ditentukan harga gasnya US$ 6, nah Kemenperin maunya langsung saya sampaikan no one left behind," tuturnya.
Agus menilai, langkah ini perlu dilakukan agar produk hasil industri dalam negeri bisa memiliki daya saing tinggi. Untuk menciptakan kondisi ini, dibutuhkan komitmen pemerintah atau political will yang benar.
"Kita harus punya political will misalnya untuk membedah, kenapa kok harga gas bisa sampe US$ 6 ke titik industri? Kita trace aja dari mulai hulunya misalnya, apa bener dari hulu terus bergerak ke distribusi, terus bergerak ke transmisinya, industri nggak bisa dapat US$ 6. Apa benar itu?," kata Agus.
"Jadi, ini harus ada political will yang tinggi dari semua kementerian dan lembaga untuk bisa betul-betul merealisasikan harga gas US$ 6. Kalau kita sama-sama punya komitmen bahwa industri itu adalah sektor terpenting sebagai penopang ekonomi, kita masih paling tertinggi, masih 16,8% kontribusi kita ke ekonomi," pungkasnya
(kil/kil)