.webp)
Namun, Kementerian ESDM menyebutkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan B50 di Indonesia.
Kembali ke Eniya, dia menunjukkan sejak Juli hingga Desember tahun ini pemerintah sudah mulai melakukan uji mesin untuk menjajal biodiesel B50 dan B60. Baik pada mesin produk otomotif maupun non otomotif. Ini menjadi pekerjaan rumah yang pertama harus segera diselesaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sampai Oktober ini saja, kita uji teknis spesifikasi B50, nanti diselipkan juga yang B60. Ini tinggal uji proporsi, uji mesin," kata Eniya.
Pekerjaan rumah kedua, membuat B50 ada isu kenaikan kualitas solar yang dihasilkan. Pemerintah harus membuat produk biodiesel menjadi hydrotreated vegetable oil (HVO) yang butuh investasi besar.
"Di sini juga ada isu HVO, ini harus dicapai dulu karena solar kita masih high sulfur, kalau mau euro 4 itu harus naik. Ini harus di-adjust juga, ini agak mahal, perlu investasi HVO, dari palm oil juga. Nanti yang buat adalah Pertamina," beber Eniya.
Dengan peningkatan kualitas itu butuh penguatan infrastruktur juga di industri nabati dan solarnya. Hal ini membutuhkan waktu dan juga investasi.
"Untuk Infrastruktur, ini harus ada dukungan perusahaan industri nabati dan solar, jelas butuh waktu dan investasi. Investasi perlu di-secure dulu, apakah dia akan naikkan alat pabriknya, atau naikkan kapasitasnya, ini dua hal berbeda tergantung hasil uji teknis nanti," sebut Eniya.
Lebih lanjut, dengan tambahan kandungan minyak nabati dalam B50 dan B60, maka perlu dipastikan juga stok minyak kelapa sawitnya bertambah. Menurutnya, butuh dua kali lipat produksi kelapa sawit untuk mengejar kebutuhan B50 dan B60. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menurutnya perlu dioptimalkan untuk menguatkan produksi kelapa sawit.
"Feedstock sumber CPO, kita perlu ada peningkatan produktivitas on farm kelapa sawit, maka dana PSR sangat dibutuhkan, harus ada intensifikasi lahan," papar Eniya.
Kemudian, satu hal yang perlu dipastikan juga adalah ketersediaan biaya pemrosesan biodiesel yang disediakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS). Dalam paparan Eniya, disebutkan 75% dana BPDPKS sudah digunakan untuk pembiayaan biodiesel. Terlebih lagi, BPDPKS juga harus melakukan pembiayaan tambahan untuk komoditas kelapa dan kakao.
(shc/ara)
