Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi terkait pernyataan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menyoroti komitmen pemerintah Indonesia yang masih setengah-setengah dalam rencana memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Bahlil mengatakan bahwa untuk memensiunkan PLTU tersebut memperlakukan biaya yang sangat besar. Ia mengatakan itu perlu adanya dukungan dana.
Ia mengatakan dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dijanjikan untuk membiayai dalam memensiunkan PLTU hingga saat ini tidak ada.
"Masa kita disuruh paksa untuk memensiunkan PLTU-PLTU itu? Siapa membiayai? Dijanjimu (JEPT) ada lembaga donor yang membiayai. Mana ada? Sampai sekarang belum ada. Zero," kata Bahlil di Hotel The Westin Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Bahlil menegaskan dalam memensiunkan PLTU harus ada dananya terlebih dahulu. Jika belum ada, maka pelaksanaan tersebut tidak akan terwujud.
"Masa kita harus memaksa dana APBN atau PLN membuat bon baru lagi untuk membiayai itu? Kita mau tapi ada uangnya dulu. Kalau nggak ada duitnya, ya sorry bos," katanya.
Adapun Bahlil menyampaikan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memensiunkan PLTU. Dan Indonesia kata Bahlil juga masih membutuhkan energi fosil untuk kebutuhan dalam negeri.
"Kita harus memproteksi kebutuhan dalam negeri dulu. Jadi harus fair," katanya.
(kil/kil)