Senin, 26 Feb 2018 19:07 WIB
Ini Deretan Proyek Infrastruktur RI yang Libatkan Jepang
Halaman 1 dari 6
Foto: Infografis: Mindra Purnomo/detikcom
FOKUS BERITA
Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jakarta - Dunia maya geger lantaran seorang komikus Jepang, Onan Hiroshi menggambar komik digital dan mengunggahnya ke media sosial di Twitter. Hal yang membuat ramai lantaran komikus tersebut menggambarkan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membujuk Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk membantu kelangsungan proyek tersebut lagi karena sampai saat ini mega proyek senilai Rp 82 triliun tersebut tak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Kejadian ini pun menimbulkan sejumlah reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah hingga DPR. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira bahkan meminta pemerintah menyampaikan nota protes ke Pemerintah Jepang karena komikus tersebut menampilkan karakter mirip Presiden Joko Widodo, yang mana merupakan lambang negara.
Sementara Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengaku kecewa terhadap perbuatan tersebut. Menurut Abe, jika sindiran itu terjadi pada era tahun 80-90an maka dampaknya bisa saja lebih besar sampai bisa menimbulkan amarah yang besar bagi masyarakat seperti kerusuhan saat peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari).
"Kalau ini terjadi era 80-90an, bisa gawat. Ya itu, orang-orang dulu kan militan. Dilecehkan pasti marah, nasionalisme muncul dan peristiwa seperti Malari akan terulang," katanya.
Sedangkan Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana menilai pemerintah Indonesia tidak perlu menyikapi atau menanggapi sindiran tersebut. Pendapat yang disampaikan komikus tersebut dianggap merupakan pendapat pribadi dan bukan pendapat resmi Pemerintah Jepang.
"Tidak perlu disikapi oleh Pemerintah RI. Ini kan pandangan komikus bukan pandangan pemerintah Jepang. Di sana mungkin kan ada kebebasan berpendapat," ujar Hikmahanto.
Namun hubungan pemerintah Indonesia dan Jepang sendiri tak sedang menghadapi masalah apa-apa. Bahkan kedua negara baru saja merayakan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara dengan sejumlah kerja sama strategis termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Apa saja? (eds/eds)
Kejadian ini pun menimbulkan sejumlah reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah hingga DPR. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira bahkan meminta pemerintah menyampaikan nota protes ke Pemerintah Jepang karena komikus tersebut menampilkan karakter mirip Presiden Joko Widodo, yang mana merupakan lambang negara.
Sementara Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengaku kecewa terhadap perbuatan tersebut. Menurut Abe, jika sindiran itu terjadi pada era tahun 80-90an maka dampaknya bisa saja lebih besar sampai bisa menimbulkan amarah yang besar bagi masyarakat seperti kerusuhan saat peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari).
"Kalau ini terjadi era 80-90an, bisa gawat. Ya itu, orang-orang dulu kan militan. Dilecehkan pasti marah, nasionalisme muncul dan peristiwa seperti Malari akan terulang," katanya.
Sedangkan Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana menilai pemerintah Indonesia tidak perlu menyikapi atau menanggapi sindiran tersebut. Pendapat yang disampaikan komikus tersebut dianggap merupakan pendapat pribadi dan bukan pendapat resmi Pemerintah Jepang.
"Tidak perlu disikapi oleh Pemerintah RI. Ini kan pandangan komikus bukan pandangan pemerintah Jepang. Di sana mungkin kan ada kebebasan berpendapat," ujar Hikmahanto.
Namun hubungan pemerintah Indonesia dan Jepang sendiri tak sedang menghadapi masalah apa-apa. Bahkan kedua negara baru saja merayakan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara dengan sejumlah kerja sama strategis termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Apa saja? (eds/eds)
