Menurut catatan detikFinance, SBY memang pernah menyatakan hal itu saat menemui audiensi kelompok masyarakat di Pati, Jawa Tengah pada 16 Maret 2016.
Awalnya SBY berbicara tentang singkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Lalu dia mulai menyinggung pemerintah Jokowi-JK yang sangat aktif membangun proyek infrastruktur.
SBY juga menyebut bahwa jangan sampai kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur dapat berdampak pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti soal pemberian subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak ingin ada subsidi pestisida setelah subsidi pupuk, silakan disampaikan ke Menkeu, Mentan, menteri terkait. Saya tidak bisa menjawab sekarang karena saya bukan lagi presiden, tapi nanti kami teruskan. Nanti biar para menterinya mikir, presiden mikir dan itu harus karena untuk rakyat," tambah SBY.
Pada dasarnya Partai Demokrat mendukung program pembangunan besar-besaran yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya saja SBY menyebut jangan sampai hajat besar tersebut melupakan persoalan-persoalan kecil lainya.
"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," imbuh dia.
SBY punya saran sebagai mantan presiden yang pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Yakni dengan mengurangi pengeluaran dari pemerintah. Ia menyatakan pembangunan besar tidak semuanya harus selesai dalam waktu dekat.
"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, nggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujarnya.