.webp)
Namun setelah lebih dari empat tahun pembangunan infrastruktur digenjot, dampak riil belum terasa. Faktanya, dalam empat tahun terakhir realisasi pertumbuhan ekonomi tercatat gagal mencapai target dalam RPJMN 2015-2019 dan mandek di angka 5%.
Lalu, benarkah bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini tak tepat sasaran?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, akselerasi dari pembangunan infrastruktur salah satunya dapat dilihat dari masuknya modal asing ke Indonesia. Dia bilang, Indonesia masih jauh tertinggal daya saingnya dalam menarik modal masuk ke dalam negeri dibanding negara lain kawasan regional.
Padahal seiring dengan terjadinya perubahan geopolitik di sejumlah negara dunia, Asia menjadi wilayah yang ketiban rezeki masuknya modal asing. Namun Indonesia lewat realisasi penanaman modal asing (PMA) setiap tahun tak cukup mentereng dibanding negara lain di kawasan.
"Kalau kita lihat dari sisi agregat makronya, investasi kita penanaman modal asingnya minus. Penanaman modal dalam negeri naik tipis tapi relatif stagnan. Padahal arus investasi asing yang move on ke Asia itu terbesar. Realisasi investasi ke Jepang dan China itu besar. Tapi Indonesia kecil," katanya dalam diskusi di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).
Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), investasi asing yang masuk melalui PMA sepanjang 2018 tercatat Rp 392,7 triliun. Realisasi aliran PMA itu turun 8,8% bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp 430,5 triliun.
Enny sendiri mengakui pembangunan infrastruktur di Indonesia penting untuk segera dilakukan. Namun dia berharap pemerintah bisa menentukan skala prioritas dengan perencanaan yang lebih matang agar investasi yang sudah digelontorkan bisa benar-benar terasa dampaknya.
"Dengan banyaknya proyek, harus ada skala prioritas. Itu bisa dilakukan dengan ada rencana yang matang. Sepanjang kebijakan direncanakan matang, maka target yang dituju akan semakin cepat," katanya.
Sementara Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia Budi Paryanto mengatakan pembangunan infrastruktur bukannya tak tepat sasaran. Namun dia mengakui bahwa manfaat yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya di jasa pengiriman masih minim.
"Kami melihat kemanfaatannya masih minim. Tata kelola dan regulasinya masih belum bisa kita akselerasi sehingga dampak infrastruktur masih minim," ungkapnya. (eds/ara)
