Anggaran Infrastruktur Direm Gegara Corona, 2021 Bagaimana?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 02 Sep 2020 19:20 WIB
Budi Karya hingga Basuki Rapat Bareng DPR
Foto: Herdi Alif Al Hikam
Jakarta -

Komisi V DPR memberondong Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar dengan pertanyaan perihal pemotongan anggaran di tahun 2021.

Mereka mempertanyakan apakah di tahun depan akan ada potensi pemotongan anggaran lagi dengan refocusing dan realokasi. Tahun ini sendiri seluruh kabinet sudah melakukan pemotongan anggaran dan mengalihkannya untuk penanganan virus Corona.

"Saya ingatkan bahwa kita harus siapkan kondisi apabila ke depan harus terjadi refocusing atau realokasi lagi. Langkah itu apa sudah disiapkan, kita tentu berharap agar tidak ada lagi," ujar wakil ketua komisi V Iwan Darmawan, dalam rapat kerja di ruang Komisi V DPR Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Ketua Komisi V Lasarus menambahkan bahwa tidak ada yang tahu kapan kondisi bisa jadi normal. Maka dari itu, dia mempertanyakan apakah kementerian sudah menghitung secara matang proyeksi anggarannya di tahun 2021 sehingga menjadi pakem dan tak perlu diubah.

"Apakah nanti kita ini nggak ada refocusing lagi? Saya jadi mikir nih, nggak ada yang tahu kapan COVID-19 ini selesai. Apakah skema yang bapak-bapak bangun sudah dihitung secara matang dari segala aspek terutama ekonomi? Apakah nanti skema ini sudah pakem untuk tidak diubah lagi," ujar Lasarus.

"Saya rasa kementerian harus sikapi ini. Kalau andaikata refocusing lagi, pasti akan kewalahan nih," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mewakili untuk menjawab. Menurutnya, saat menghitung anggaran untuk tahun depan, pemerintah sudah menetapkan standar yang berbeda.

Menurutnya di tahun 2019, saat pemerintah menyusun anggaran 2020 krisis yang disebabkan pandemi COVID-19 belum ada. Maka dari itu, saat virus muncul secara tiba-tiba pemerintah harus menyesuaikan diri

Sementara di tahun 2021, yang anggarannya disusun tahun ini, Basuki menjelaskan pemerintah menetapkan anggaran sesuai kondisi krisis. Salah satu pertimbangan utamanya adalah asumsi defisit yang diperlebar.

"Tentang kemungkinan refocusing, saya menyampaikan kronologi di kabinet, pertama asumsinya kita defisit 5,5% untuk tahun depan. Kemudian, kan di 2020 disusun 2019 tanpa ada COVID, sehingga pas terjadi COVID perlu refocusing dan penghematan," jawab Basuki.

Ditambah lagi secercah harapan muncul dalam penanganan Corona, hal tersebut adalah sudah adanya uji coba vaksin yang diharapkan selesai dan bisa digunakan mulai Januari tahun depan.

Menurutnya, vaksin membuat virus Corona bisa lebih mudah dikendalikan, ujungnya kondisi krisis yang terjadi akan perlahan surut. Pemerintah pun tak mesti melakukan pemotongan anggaran lagi.

"Kesiapan vaksin, yang kalau bisa didapatkan Januari, insyaallah COVID-19 ini bisa terkendali, dengan dua hal itu kita optimis bahwa mudah-mudahan ngga ada refocusing," jelas Basuki.



Simak Video "Jokowi Minta Akses Menuju Lumbung Pangan Segera Dikerjakan"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)