.webp)
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapat kucuran dana Rp 4,3 triliun dari pemerintah. Dana tersebut diberikan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah sengaja menyuntikkan modal untuk KAI karena beberapa permasalahan. KAI mendapatkan total PMN Rp 6,9 triliun yang akan dibagi untuk proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Untuk kereta api yang mendapatkan dari PMN SAL (Saldo Anggaran Lebih) Rp 20,1 triliun itu sebesar Rp 6,9 triliun. Ditujukan untuk LRT Jabodebek yang mengalami cost overrun sebesar Rp 2,6 triliun dan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung kebutuhan untuk memenuhi base equity sebesar Rp 4,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada proyek LRT Jabodebek mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sehingga mendapatkan PMN sebesar Rp2,6 triliun.
Sedangkan sisanya, Rp4,3 triliun akan digunakan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dana itu, kata Sri Mulyani, tepatnya untuk membayar kewajiban dasar dari konsorsium (base equity capital).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menjelaskan kepada DPR mengenai alasan pemerintah mengucurkan PMN khususnya untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mulanya memiliki skema business to business, namun kini harus ada campur tangan APBN.
"Ini proyek KCJB yang tadinya B to B di mana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban namun karena PT KAI mengalami pukulan dari situasi COVID-19., Jumlah penumpang merosot tajam maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas asal atau ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka," jelasnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Oleh karena itu pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp 4,3 triliun untuk penyelesaian ekuitas awal dalam proyek kereta cepat Jakarata-Bandung.
"Sehingga pemerintah memasukkan Rp 4,3 triliun di dalam PT KAI dalam rangka memenuhi base ekuitas awal dari penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung," sambungnya.
Pemberian PMN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung jika dilihat dari regulasi yang ada, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Dalam aturan tersebut, PT KAI ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium proyek KCJB dengan nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Anggota yang masuk dalam PSBI terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (persero) atau PTPN VII.
Kemudian, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung digarap oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Perusahaan ini merupakan gabungan dari perusahaan Indonesia dan China. Porsinya, 60% dari KCIC milik PSBI, sisanya adalah milik gabungan perusahaan China. Di sisi China, ada perusahaan gabungan Beijing Yawan dan di pihak Indonesia ada empat BUMN.
Sebagai informasi, dalam rancangan awal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini dibiayai dari patungan modal semua perusahaan di KCIC dan pinjaman dari China Development Bank (CDB). Struktur besarannya, 75% pinjaman dan sisanya patungan modal KCIC. Di dalam KCIC, 60% patungan modal disetor oleh 4 BUMN yang berada di dalam PT PSBI.
(ara/ara)
