.webp)
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI protes ke Kementerian PUPR karena masih banyak infrastruktur daerah yang masih belum memadai. Di sisi lain ada sisa anggaran 2021 Kementerian PUPR sebesar Rp 8,6 triliun.
Protes itu disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Ia meminta seharusnya Kementerian PUPR bisa mengkomunikasikan program mana yang belum terealisasikan.
"Tadi anggaran-anggaran yang tidak terserap tadi sedikit sih, jika diprosentasekan tidak sampai 10%. Namun angkanya Rp 8,6 triliun. Kita berharap Rp 8,6 triliun sisa lelang itu bisa dikomunikasikan mana program kita kemarin tertinggal. Ini mumpung ada Pak Menteri," katanya dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR, Selasa (25/1/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengusulkan agar infrastruktur yang belum direalisasikan bisa menggunakan sisa anggaran tersebut. "Jadi jangan terkesan diumpet-umpetin. Terkadang saya bertanya ada sisa anggaran 'kok ibu tau sih.' Saya usulkan infrastruktur yang belum direalisasikan penggunaan sisa itu," lanjutnya.
Lebih lanjut, Novita menyampaikan dengan UU yang baru mengenai sumber daya air hingga UU Jalan, diharapkan bisa langsung dialokasikan untuk membangun jalan-jalan yang belum terakomodir.
"Jadi harapannya dengan sahkan UU ini bisa langsung diaplikasikan, Pak Menteri. Karena usulan-usulan kita segera direvisi dengan usulan-usulan yang ada dengan UU terbaru. Karena banyak sekali jalan-jalan, khususnya di Dapil saya Banyumas, Cilacap yang belum terakomodir," lanjutnya.
Lihat juga video 'Bantahan Airlangga soal Dana PEN untuk IKN: Anggaran dari PUPR':
Berlanjut ke halaman berikutnya.
