Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memperpanjang kerja sama dengan Mabes TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini sulit dijangkau. Sinergi ini diharapkan menjadi solusi untuk membuka akses ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) hingga Papua dan Kalimantan.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan kolaborasi antara PU dan TNI sudah terjalin sejak 2020, dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang merata dan menjangkau seluruh rakyat Indonesia.
"Kami sangat butuh TNI, agar pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar," ujar Diana dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kerja sama ini meliputi pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan air minum dan sanitasi, penataan gedung, rumah negara, hingga pembangunan prasarana strategis lainnya. Termasuk pula peningkatan kualitas SDM dan prioritas pembangunan di wilayah 3T serta kawasan rawan bencana.
Diana menegaskan, kolaborasi ini sejalan dengan strategi kebijakan PU 608 yang menargetkan ICOR turun di bawah 6, kemiskinan ekstrem 0%, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029. Sejumlah langkah konkret juga terus dikebut, seperti pembangunan jalan nasional di pedalaman Papua, penyediaan air bersih di NTT, hingga rehabilitasi sanitasi di kawasan kumuh perkotaan.
"Kalau boleh saya cerita, di Kalimantan Utara ada satu perbatasan yang akhirnya tertunda. Kami juga jadi membangun, karena beberapa hal untuk pelaksanaannya ini sangat susah. Di Papua juga banyak rintangannya," tuturnya.
Namun, dengan dukungan penuh TNI, Diana optimistis proyek-proyek tersebut bisa diselesaikan. "Ini janji yang kami pegang, bukan hanya kepada Presiden, tapi juga kepada seluruh warga negara. Infrastruktur akan dibangun dengan efisiensi, menjangkau yang paling membutuhkan, dan menjadi penggerak pertumbuhan yang adil dan merata," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan, pihaknya sudah menjalin Nota Kesepahaman serupa sejak 2015 bersama Ditjen Bina Marga. MoU yang diteken hari ini menjadi perpanjangan kerja sama untuk lima tahun ke depan.
(shc/rrd)