Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperbesar alokasi untuk program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Usulan ini mengingat Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur pemerintah daerah (pemda) dipangkas 50%.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, jalan nasional merupakan tulang punggung perekonomian yang perlu diprioritaskan perbaikannya. Saat ini kondisinya banyak jalan daerah yang kondisi kemantapannya masih rendah.
Sedangkan kondisi kemantapan jalan nasional menurutnya sudah mencapai 90%, tinggal membereskan masalah truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Kondisi ini membuat anggaran preservasi jalan menurun, sehingga menurut Lasarus menjadi peluang dialokasikan ke jalan daerah.
"Biaya preservasi kita menurun agar peluang kita untuk membangun jalan daerah lebih besar. Maka kami mendorong dari Komisi V, tolong Bu Sekjen (Wida Nurfaida), nanti Bu Sekjen usulkan IJD tahun depan. Kalau 2026, kalau masih memungkinkan, kita usulkan diperbesar," kata Lasarus, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Eselon I Kementerian PU di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Namun Lasarus menekankan, usulan ini disampaikan apabila memang memungkinkan. Bila tidak, ia meminta agar Kementerian PU mendesain program lebih baik pada 2027. Hal ini diharapkan dapat membantu daerah yang DAK-nya dipangkas.
"Di 2027 saya minta ini didesain lebih bagus. Kenapa? Karena DAK infrastruktur di pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota sekarang sudah dipangkas 50%. Jadi pangkas DAK ini, saya kemarin dengar rapat di Komisi XI," ujarnya.
Menurut Lasarus, pemangkasan DAK infrastruktur ini berpotensi untuk menekan pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya aktivitas di bidang infrastruktur di daerah.
"Tentu harapan kita sekarang adalah pemerintah daerah berharap banyak di inpres jalan daerah ini," kata dia.
(shc/ara)