Jokowi Pertimbangkan Pengawasan Bank Kembali ke BI, OJK Buka Suara

Dewan audit tertinggi Indonesia, BPK pada awal tahun ini menyebut peran pengawasan OJK lemah, dan menunjuk celah dalam pengawasan tujuh bank. Tujuh bank itu termasuk PT Bank Bukopin Tbk, yang bulan lalu mengatakan memiliki arus kas negatif dan membatasi penarikan.

Bank Bukopin minggu ini mengatakan pihaknya merencanakan penerbitan saham baru setelah KB Kookmin Bank Korea Selatan akan memiliki saham pengendali. OJK juga mendesak nasabah Bukopin dan bank lain untuk mengabaikan media sosial yang meminta mereka untuk menarik simpanan.

Ketua OJK Wimboh Santoso sendiri mengatakan industri perbankan secara agregat aman. OJK sendiri memperkirakan 15,12 juta debitur perlu merestrukturisasi pinjaman senilai Rp 1.373,7 triliun akibat pandemi, di mana per 22 Juni 2020 telah ada Rp 695,34 triliun yang sudah direstrukturisasi.

Mendengar isu tersebut, pihak OJK buka suara. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengaku pihaknya belum mengetahui ada rencana tersebut. Dia juga enggan menanggapi lantaran belum ada sumber yang jelas dari kabar tersebut.

"Belum ada yang sampai ke saya informasinya. Karena dari berita-berita itu ketika saya tanya, sumber dan saya baca semuanya nggak menyampaikan sumber yang jelas. OJK fokus aja," ujarnya di gedung OJK, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Anto menegaskan, selama belum ada pernyataan yang jelas dari sumber terpercaya, OJK masih tetap bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara. Menurutnya jauh lebih penting mengurusi dampak yang ditimbulkan wabah COVID-19 ketimbang isu liar tersebut.

"Gini aja ya, OJK fokus dulu. Kita hanya fokus bagaimana tugas dan fungsi dan pokok OJK. Itu yang lebih penting dari berbagai hal itu yang harus diutamakan karena negara ini sedang membutuhkan upaya penanganan COVID-19," tegasnya.