Kartu Kredit Pemerintah Nggak Pakai Visa-Mastercard, tapi GPN

Kartu Kredit Pemerintah Nggak Pakai Visa-Mastercard, tapi GPN

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Kamis, 16 Mar 2023 22:55 WIB
Ilustrasi Bank Indonesia, lgo bank indonesia, bi, gedung bank indonesia di Jakarta
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pemerintah akan menggunakan Kartu Kredit yang tidak menggunakan Visa dan Mastercard. Bank Indonesia (BI) menyebut Kartu Kredit Pemerintah (KKP) akan menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengungkapkan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin KKP ini menggunakan GPN.

"Sesuai arahan presiden, untuk KKP domestik kita tidak pakai Mastercard dan Visa, jadi kita pakai GPN," kata Doni dalam konferensi pers, Kamis (16/3/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengungkapkan untuk KKP domestik yang sudah ada saat ini baru dalam bentuk digital yang transaksinya menggunakan QRIS. Sedangkan, dalam waktu dekat akan diluncurkan dalam bentuk fisik. Menurut dia progres persiapan KKP domestik fisik sudah mencapai 92%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan peluncuran KKP domestik fisik akan dilakukan pada April dan launching secara merata di seluruh Indonesia pada Mei.

ADVERTISEMENT

"Ini akan mempercepat pelayanan kita untuk transaksi domestik sehingga bisa memperluas layanan pembayaran termasuk transaksi keuangan pemerintah yang sangat besar, itu strategi kita," ujar dia.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo meresmikan kartu kredit pemerintah di akhir Agustus 2022 yang lalu. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan program itu baru bisa dilakukan per Januari 2023.

"Kementerian Lembaga pemerintah daerah dan BUMN agar menggunakan kartu kredit pemerintah domestik pada Januari 2023," kata Luhut.

Menurutnya kartu kredit pemerintah menjadi salah satu dari 6 program strategis pemerintah untuk mendorong Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk belanja produk dalam negeri.

Lima program strategis lainnya adalah pertama, digitalisasi sistem belanja pemerintah. Kedua, penandatanganan pengadaan kontrak laptop buatan dalam negeri untuk digunakan pemerintah. Ketiga, penyusunan strategi internal masing-masing Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk kurangi impor.

Keempat, pembekuan produk impor yang sudah bisa dibuat di dalam negeri. Kelima, pembentukan platform pengadaan nasional terintegrasi.


Hide Ads