.webp)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan kerja sama ini akan memberikan sosialisasi literasi keuangan kepada peserta Kartu Prakerja.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan kerja sama ini akan membuat peserta Prakerja dapat mengakses berbagai modul Learning Management System (LMS) OJK.
"Hari ini kita melakukan penandatanganan kerja sama OJK dengan Kartu Prakerja untuk memberikan sosialisasi literasi keuangan kepada peserta Kartu Prakerja," kata wanita yang akrab disapa Kiki di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa modul yang tersedia di antaranya Modul Perencanaan Keuangan, Modul Pasar Modal, Modul Perusahaan Pembiayaan, Modul Digital Financial Literacy, dan sebagainya. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi keuangan, tetapi juga membuka jalan bagi inklusi keuangan yang lebih luas, memberikan akses kepada masyarakat untuk memahami dan mengelola keuangan dengan lebih baik.
Program Prakerja merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat Indonesia. Prakerja telah berhasil membantu 5 juta orang untuk membuka rekening bank dan e-wallet pertama mereka, serta total 11,1 juta orang telah ter-KYC pertama kali sejak mereka menjadi penerima Prakerja.
"Angka ini menunjukkan bahwa Prakerja telah menjadi contoh nyata dampak positif program pemerintah terhadap perekonomian digital," ucap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin.
Survei Evaluasi Prakerja 2020-2023 menunjukkan hasil yang signifikan dalam penggunaan e-wallet di mana dari 5 juta Penerima yang terinklusi, sebanyak 4,6 juta penerima pertama kali memiliki e-wallet dan 500 ribu penerima lainnya memiliki rekening bank untuk pertama kalinya.
Selain itu, riset yang dilakukan World Bank dan TNP2K (2022) menunjukkan bahwa hampir 90% penerima manfaat menganggap bahwa Prakerja telah menyediakan cukup pilihan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Ditambah, 96,4% penerima merasa puas terhadap mekanisme pembayaran insentif yang cepat.
"Pencapaian ini sangat penting, terutama dalam mendorong inklusi keuangan dari peserta di pulau-pulau terluar Indonesia," imbuh Rudy.
Simak juga Video: Cak Imin Kritik Kartu Prakerja: Lah Kok Nonton Youtube Dibayar
