Kebijakan pemerintah membentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diprotes masyarakat. Tapera yang akan mewajibkan iuran 3% dari gaji masyarakat setiap bulannya juga ditentang oleh pengusaha.
CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, berpendapat hal ini terjadi akibat minimnya rasa kepercayaan masyarakat. Selain itu minimnya sosialisasi juga menambah kesimpangsiuran di masyarakat.
"Saya lihat, itu bukan semata-mata masalah sosialisasi, tidak. Ada masalah di pengelolaan dana, ada masalah sosialisasi, dan satu lagi, ada masalah ketidakpercayaan," ujar Ali dalam podcast Tolak Miskin beberapa waktu lalu, ditulis Sabtu (8/6/24).
Ali berpendapat Tapera sebenarnya merupakan kebijakan yang bagus untuk mendanai pembiayaan pembangunan rumah rakyat. Akan tetapi, salah satu hal yang dianggap luput dari pemerintah sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat adalah rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola penghimpunan dana.
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini bersumber dari kasus-kasus pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat. Beberapa di antaranya seperti kasus penyelewengan yang terjadi di Jiwasraya, Asabri, hingga sejumlah dana pensiun di BUMN.
Ali berpendapat, fokus masyarakat sebenarnya bukan terletak di jumlah pemotongan gaji untuk Tapera sebesar 2,5%, tetapi masyarakat sudah lagi tak percaya kepada pemerintah. Ia membandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak menuai kontroversi sebesar Tapera.
"Dulu ketika kita dipotong BPJS TK kan nggak masalah 'kan, bukan isu gede. Tapi, kenapa Tapera cuma 2,5 malah kenapa isu besar? Karena ada masalah kepercayaan masyarakat itu disuguhkan sama masalah-masalah pengelolaan dana masyarakat tidak transparan, korupsi, Jiwasraya. Bukan masalah 2,5 atau 3 persennya, tapi masalahnya masyarakat sudah tidak percaya ini," ujar Ali.
Ali beranggapan bahwa masalah sosialisasi dan isu ketidakpercayaan harus diatasi terlebih dahulu oleh pemerintah agar Tapera tidak akan menimbulkan kritikan besar dari berbagai pihak. Adapun salah satu cara yang ia sebutkan adalah dengan membuktikan terlebih dahulu bahwa pengelolaan dana Tabungan Perumahan (Taperum) dan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP) dapat dikelola secara baik sebelum tahun 2027.
Artinya, pemerintah diharapkan memberikan bukti terlebih dahulu bahwa pengelolaan dana yang sudah dihimpun lewat PNS/TNI/Polri saat ini benar-benar berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan ada bukti positif yang bisa ditunjukkan sebelum menarik dana dari masyarakat yang lebih luas.
"Artinya, sebelum batas waktunya itu, pemerintah harus membuat bukti. Buktinya gimana? Dana-dana yang sekarang di Tapera, ada dana Taperum, ada dana FLPP, dikelola dulu. Tapi, itu katanya masih ada yang nyangkut-nyangkut. Itu kan jadi isu lagi, belum selesai ternyata. Nah itu kan buat masyarakat tidak percaya," kata Ali.
(eds/eds)