) telah mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia pada Senin 26 Agustus 2018 di Istana Presiden, Jakarta Pusat. Jokowi memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai pusat administrasi pemerintahan negara, tepatnya di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara.
Untuk mengambil keputusan tersebut tentunya ada proses panjang di baliknya, entah perdebatan, silang pendapat, maupun keyakinan masing-masing pihak dalam melihat masing-masing calon ibu kota baru.
merangkum fakta-fakta menarik di baliknya. Berikut informasi selengkapnya:
Ada cerita menarik di balik keputusan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) memilih lokasi ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam pembahasan kajian rencana tersebut terjadi pegulatan di internal pemerintah.
"Kalau itu sih perdebatan internal biasa kan. Kalau misalnya lebih baik di sini atau di sana, luasnya seberapa, kayak gitu-gitu sih biasa," kata Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin saat berbincang dengan detikFinance beberapa waktu lalu.
Dari tiga opsi calon lokasi ibu kota baru negara, keputusan akhirnya pun ditentukan oleh Jokowi. Tim kajian hanya menyampaikan plus-minus kandidat ibu kota negara yang ada, mulai dari Kaltim, Kalsel, hingga Kalteng.
Jadi tim kajian tidak secara spesifik menyarankan ke Jokowi untuk memilih lokasi tertentu sebagai ibu kota baru Indonesia. Tapi dari kajian-kajian yang dilakukan, memang dapat disimpulkan Kaltim pilihan terbaik.
"Hak prerogatifnya Presiden untuk menentukan itu, dan itu lebih baik seperti itu. Kan (tim kajian) hanya menyampaikan informasi untuk pengambilan keputusan kan," tambahnya.
Setelah ibu kota baru Indonesia diumumkan di Kalimantan Timur (Kaltim), kini nama baru pusat pemerintahan tersebut menjadi teka-teki. Nantinya ibu kota baru negara punya nama sendiri.
Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin mengatakan, nama ibu kota baru Indonesia akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya itu nanti sepertinya sih akan diberikan keleluasaan kepada Presiden untuk memberikan nama. Memberikan nama ibu kota kan suatu hal yang sangat honorable (terhormat) kan. Jadi nggak sembarangan," katanya saat berbincang dengan detikFinance beberapa waktu lalu.
Namun saat ini belum ada pembahasan ke arah sana. Belum ada pembicaraan untuk menetapkan nama baru ibu kota negara yang berlokasi di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Ya itu belum sampai ke sana, namanya apa nanti kita belum sampai ke sana," sebutnya.
Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin menjamin bahwa hidup di ibu kota baru negara bakal lebih baik dibandingkan di Jakarta.
"Banyak hal yang jauh lebih nikmat, yang lebih nyaman lah tinggal di ibu kota yang baru," katanya saat berbincang dengan detikFinance beberapa waktu lalu.
Lanjut dia pemerintah akan menciptakan yang dinamakan livable city, yaitu kota yang lebih nyaman untuk dihuni dibandingkan di Jakarta. Dia mencontohkan di ibu kota baru lebih dekat dengan kantor, bahkan bisa ditempuh dengan naik sepeda atau berjalan kaki.
Dengan begitu, di samping hemat biaya transportasi, waktu yang ada untuk bersama keluarga pun lebih banyak karena tak perlu bermacet-macetan di jalan seperti ketika kerja di Jakarta.
"Ketersediaan waktu dengan pihak keluarga itu lebih banyak karena nggak lama di jalan," terangnya.
Tak hanya itu, dia menjelaskan, konsep ibu kota baru negara adalah forest city, di mana akan banyak ruang terbuka hijau sehingga udaranya jauh lebih sehat.
Muncul kekhawatiran pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim) bakal membuat utang pemerintah membengkak. Tapi hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena pemindahan ibu kota tak akan menggunakan utang sepeserpun.
"Nggak ada (utang), strategi yang dirumuskan oleh tim kajian memang tidak, kita tidak merencanakan untuk utang," kata Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin saat berbincang dengan detikFinance beberapa waktu lalu.
Pemerintah sudah memperhitungkan dari mana saja modal pembangunan ibu kota negara, yaitu APBN Rp 89,4 triliun (19,2%), kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU Rp 253,4 triliun (54,4%), dan swasta Rp 123,2 triliun (26,4%).
"Memang ini sudah diperhitungkan sumber-sumber pendanaannya kira-kira dari mana," sebutnya.
.webp)
