Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Anies Minta Jakarta Tak Dilupakan

Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Anies Minta Jakarta Tak Dilupakan

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 26 Sep 2019 09:53 WIB
3.

Minta Tak Semua Kantor Pemerintah di Jakarta Dilego

Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Anies Minta Jakarta Tak Dilupakan
Foto: Ari Saputra
DKI Jakarta beberapa tahun ke depan akan ditinggalkan oleh sebagian penduduknya. Pemerintahan, mulai dari presiden hingga PNS terkecil akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Rencananya gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang masuk dalam Barang Milik Negara (BMN) akan dimanfaatkan untuk menjadi modal pindah ibu kota. Salah satu skemanya seperti tukar guling dengan pihak swasta untuk mendapatkan dana.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta tidak seluruhnya ditukar gulingkan. Dia berharap sebagian bisa digunakan untuk ruang terbuka hijau.

"Di tempat-tempat tertentu, tentu lebih efisien untuk dimanfaatkan sebagai gedung bertingkat, tapi banyak tempat lain jadi taman kota. Seperti di kota-kota negara modern, di mana ada taman yang dimanfaatkan untuk publik," ujarnya.

Anies menjelaskan di Jakarta sendiri saat ini 92% dari luas wilayahnya merupakan wilayah tertutup. Artinya masih sangat sedikit ruang terbuka hijau di Jakarta. Hal itu kurang baiknya penyerapan air.

"Jakarta hari ini, memiliki keterbatasan ruang terbuka hijau, 92% kota itu tertutup. Maka nggak aneh hujan, air nggak masuk ke tanah. Dengan adanya relokasi instansi pusat, kita berharap memiliki paru-paru untuk Jakarta," tambahnya.

Pemerintah sendiri mengklaim memiliki aset sekitar Rp 1.123 triliun di Jakarta sebagai modal pindah ibu kota baru. Aset itu berupa kantor-kantor pemerintah hingga rumah dinas para pejabat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditempat yang sama mengakui sudah mengevaluasi nilai BMN yang ada di Jakarta. Namun dia belum bisa memastikan bagaimana pemanfaatan aset-aset tersebut.

"Mengenai aset apakah pindah tangan atau hanya disewa gunakan. Kita akan melihat master detilnya dulu. Nanti kita akan lihat apakah skema pindah tangan, jual putus atau pemanfaatan dengan menggunakan swasta," tuturnya. (fdl/fdl)

Hide Ads