.webp)
Dia menyebutkan, proyek-proyek yang berpotensi untuk didanai dengan skema blended finance seperti proyek kereta dan juga ketenagalistrikan.
"Sekarang kita ini lagi populer, seperti pertemuan blanded finance di Paris, seminggu itu kan menarik. Jadi kita akan mencoba menawarkan seperti LRT satu contoh, atau listrik sampah itu. Kalau itu bisa didanai kan tidak masuk utang negara, selama ini kan kita pikir APBN atau investasi murni saja," kata Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan, salah satu proyek yang berhasil dibangun dengan skema blended finance adalah LRT Jabodebek. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi serta mencari formulasi yang tepat agar skema blended finance ini bisa banyak membiayai proyek-proyek nasional.
"Semua LRT di Indonesia kan bisa jadi model seperti di Palembang, Medan, Surabaya, itu kan banyak. Kalau listrik sampah 10 kota sudah beberapa miliar dolar," jelas dia.
"Tapi, proyek yang ditawarkan juga harus sudah ada study yang jelas. Enggak boleh proyek yang enggak jelas, jadi ada study oleh credible institution," sambung dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno menjelaskan, banyak proyek-proyek yang bisa didanai dengan skema blended finance.
"Nah jadi gini ceritanya, PBB punya program SDGs, program itu ada yang commercialy viable ada yang tidak commercialy viable, ada yang small scale, nah aspeknya begitu banyak ada dari sisi lingkungan hidup, kelautan, transportasi, smart city, aspeknya banyak lah. Nah faktanya memang tidak banyak investasi di bidang itu. Sekarang kita mau coba alternative financing, yang ada sekarang kan ppp antara lain, tapi kan itu untuk proyek besar. untuk yang kecil seperti pengelolaan sampah, kita lagi punya proyek kecil dengan perusahaan eropa di Banyuwangi, pengelolaan sampah di Banyuwangi," kata Havas.
"Diharapkan itu bisa mengurangi sampah plastik yang menyerang pantai kuta, misalnya," tambah dia.
Dia menjelaskan, blended finance ini adalah merupakan sumber pendanaan investasi dari berbagai elemen, yaitu market, investor filantropis, multilateral donor dari perbankan, dan lainnya.
Menurut Havas, skema blended finance juga bisa menjadi alternatif bagi pemerintah dalam merealisasikan suatu proyek pembangunan infrastruktur, terutama dari skema-skema yang sudah ada sebelumnya, seperti PPP.
"Kalau blended finance itu bisa semuanya. Problemnya kan sekarang kalau yang proyek kecil pada enggak mau, ya kan? investor besar mana mau ngurusin pengelolaan sampah di satu kabupaten," tukas Havas. (hns/hns)
