Prabowo Sebut RI Kini Anut Ekonomi Neolib, Benarkah?

"Bila mencermati kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, justru berlawanan dengan kerangka kebijakan neoliberal," kata Erani kepada detikFinance.

Pasalnya, menurut dia saat ini pemerintah tidak membiarkan kegiatan ekonomi nasional pada mekanisme pasar. Saat ini, pemerintah fokus mengelola ekonomi dengan perencanaan yang solid.

Selain itu, pemerintah juga kerap menggunakan instrumen fiskal dan moneter secara sigap dan melakukan monitoring atau pengawasan secara intensif. Menurut dia kebijakan fiskal yang diambil pemerintah adalah upaya untuk melakukan stabilisasi.

"Tapi juga untuk mendorong pertumbuhan dan keadilan. Ini terbukti, pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan distribusi pendapatan makin bagus, tidak seperti masa sebelumnya, ketimpangan kian menganga," jelas dia.

Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Didiek J Rachbini menjelaskan paham neoliberalisme adalah ideologi dan diikuti oleh keyakinan dan tindakan kebijakan ekonomi politik yang bergantung pada pasar.

Pasar dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Ini karena basis pasar hanya sebagai keyakinan utama maka sering disebut sebagai paham fundamentalisme pasar.

Dia menjelaskan, secara konstitusional Indonesia adalah penganut paham sosialisme tetapi dalam prakteknya menganut ekonomi pasar.

"Terutama pada praktik kebijakan pada masa orde baru, yang dijalankan oleh kaum teknokrat. Banyak kritik terhadap praktik kebijakan ekonomi pada era orde baru karena dianggap kurang dalam implementasi kebijakan sosial," kata Didiek kepada detikFinance.

Dia menambahkan pada masa lalu, sedikit sekali program-program sosial yang dijalankan. Namun saat ini sudah lebih banyak. Contohnya pelaksanaan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama jaminan kesehatan seperti badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan.

Dia menyampaikan setelah orde baru yakni era reformasi pada pemerintahan Gusdur, Megawati dan SBY sudah banyak program sosial yang dijalankan. Jadi pemerintahan Jokowi hanya melanjutkan saja, seperti kartu sehat sebenarnya adalah jaminan kesehatan yang sudah ada di Undang-undang dan merupakan implementasi pasal 34 ayat 3 dan pasal 28H yakni saat itu ketua MPR-nya adalah Amien Rais.

Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Prabowo ingin menerapkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam visi-misinya. Andre lalu berbicara soal ekonomi neolib.

"Bahwa ekonomi yang dibangun Pak Prabowo itu berdasarkan Pasal 33 UUD '45. Bukan ekonomi neolib yang terindikasi dibawa pemerintah sekarang," sebut Andre.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono menjelaskan neoliberalisme adalah istilah yang disematkan pada Washington Consencus.

Dia menyebut hal itu adalah konsensus yang disepakati oleh para ekonom top dunia yng berada di Washington DC yakni ekonom IMF, World Bank dan Kementerian Keuangan AS.

Di sana mereka berdiskusi untuk mencari solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Amerika latin terutama Brasil, Meksiko dan Agentina. Krisis terjadi dua kali yakni pada 1984 dan 1992.

"Saat itu mereka membuat formula generik yang diharapkan cocok untuk diterapkan dalam kasus krisis di negara emerging market yang lain. Ada 10 isu yang mereka rekomendasikan yang bisa diperas menjadi tiga pilar yakni Fiscal Austerity, Liberalization dan Privatization of State-owned Enterprises," ujar Tony kepada detikFinance.

Dia menceritakan Neoliberalisme "dicap" ke Indonesia krn pada saat krisis 1998, Indonesia sempat menjual saham BUMN, untuk menambal defisit APBN.

"Namun sekarang kan tidak lagi. BUMN banyak yang sehat dan menyetor dividen. Semua bank BUMN memang menjual sahamnya (hingga 49%), namun itu konteksnya untuk mendorong governance. Supaya bank-bank tersebut kian transparan," tambah dia.

Tony mengungkapkan semua bank swasta top di Indonesia juga melantai di bursa, hal ini agar makin banyak diawasi oleh bursa, analis, dan pasar. Ini adalah langkah yang baik.

Ada juga hal positif dari Washington Consensus ini, yakni dalam hal fiscal austerity, menurut Tony mereka menyarankan agar APBN dikelola secara berhati-hati dan mendorong perbaikan distribusi pendapatan.

Kemudian APBN sebaiknya surplus, namun jika terpaksa harus defisit, maksimal 2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Formulasi ini praktis kini dipakai di seluruh dunia, dan sedikit direlaksasi menjadi maksimal defisit 3% thd PDB.

Tony menyampaikan, di Indonesia, kebanyakan orang (termasuk politisi), mengartikan 'neolib' sebagai "liberalisasi tanpa batas dan menjual BUMN.

"Kita memang pernah menjual saham BUMN ketika kepepet krn krisis 1998, namun sekarang tidak lagi. Karena itu, neolib sering dibenturkan dengan nasionalisme atau ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Ekonom PermataBank Josua Pardede menjelaskan konsep paham neoliberalisme biasanya dianut oleh negara-negara maju yang sudah memiliki pendapatan perkapita yang tinggi.

"Jika pendapatan perkapitanya tinggi sehingga negara itu tidak membutuhkan intervensi pemerintah lagi dalam menggerakkan roda perekonomian," kata Josua kepada detikFinance.

Selain itu pada umumnya negara yang menganut neolib adalah negara yang tidak memiliki program jaminan kesehatan atau program infrastruktur. Nah ini akhirnya mendorong krisis ekonomi di negara tersebut.

Sementara itu di Indonesia, jika merefleksi perekonomiannya pertumbuhan Indonesia cenderung stabil di kisaran 5%. Kemudian dibarengi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang menurun, pengendalian inflasi yang terkendali dan baik serta kemiskinan yang menurun.

"Semua hal tersebut dicapai dengan tingginya peran pemerintah dan bukan karena mekanisme pasar," ujar dia.

Dia menyebutkan pernyataan Indonesia menganut sistem neoliberalisme merupakan pernyataan yang tidak valid dan tidak relevan.

Pasalnya, negara yang menganut sistem neoliberalisme itu ditandai dengan rendahnya peran pemerintah dalam mengelola perekonomian sedangkan peran pasar sangat tinggi. Sedangkan dengan berbagai kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat besar dalam mengelola perekonomian.

"Misalnya kebijakan pemberian bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah dalam rangka menjaga dan mendorong daya beli masyarakat 40% terbawah menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam memajukan pemerataan pembangunan," jelas dia.

Kemudian paket kebijakan dalam rangka reformasi struktural menunjukkan bahwa pemerintah sangat berperan dalam mendorong kemajuan perekonomian.