Sandiaga Uno mengatakan, pembangunan tol tanpa utang ialah tidak menggunakan pembiayaan dari APBN. Sehingga, tidak membebani negara.
"(Maksudnya) Tidak membebani utang negara, tidak menambah utang pemerintah, tidak memakai APBN," kata Sandi di Kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (3/1/2019).
Sandi menjelaskan, pembangunan Tol Cipali tersebut murni menggunakan pendanaan swasta. Pemerintah menggunakan pola kemitraan dengan badan usaha atau swasta, yakni PT Lintas Marga Sedaya untuk membangun tol sepanjang 116 km itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Interra Indo Resources merupakan anak usaha PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) di mana Sandi memegang sebagian saham perusahaan tersebut. Dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Sandiaga masih memegang saham sekitar 24%.
"Cipali itu murni swasta. Pemerintah hanya menyediakan kemitraannya dalam bentuk tanah. Semua keuangannya di-handle oleh swasta. Ya mungkin untuk yang nggak mendalami ekonomi agak susah menangkap ini," katanya.
Sandi menilai, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sistem pendanaan seperti Tol Cipali tidak diprioritaskan. Oleh sebab itu, dia bersama Prabowo Subianto akan mengutamakan sistem pendanaan pembangunan infrastruktur dengan tanpa membebani negara jika terpilih nanti.
"Opsi itu tidak diutamakan untuk pemerintahan sekarang di bawah pemerintahan Prabowo-Sandiaga kita akan utamakan sehingga lebih banyak dunia usaha yang bergerak. Karena 90% di ekonomi kita itu di luar pemerintah. Itu adalah digerakan oleh ekonomi swasta dan di luar pemerintah itu yang akan kita dorong ke depan," jelasnya.
Sandi lalu mencontohkan pembangunan enam ruas tol dalam kota yang digagas Pemerintah DKI Jakarta. Dia mengatakan, proyek itu dibangun juga tanpa utang.
"Tol enam ruas di dalam kota juga tidak membebani utang negara itu yang kemarin digagas oleh pemerintahan DKI yang diteruskan oleh pemerintahan Anies dan saya. Itu juga nggak membebani," katanya.
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Drajad Wibowo menerangkan, salah satu cara membangun infrastruktur tanpa utang ialah melibatkatkan peran swasta atau yang dikenal dengan nama public private partnership (PPP).
"Kalau pelibatan swasta, ya skemanya investasi swasta murni atau PPP. Sandi sepertinya akan memanfaatkan jaringan bisnisnya untuk mendorong mereka masuk ke infrastruktur," ujarnya kepada detikFinance.
Menurutnya, pengalaman Sandi sebagai pengusaha membuat investor yakin. Apalagi, Sandi merasakan langsung 'pahitnya' membangun infrastruktur.
"Kan beda kalau yang mengajak itu pejabat yang bukan pengusaha mapan dengan pejabat seperti Sandi yang sudah mapan sebagai pengusaha papan atas. Calon investor biasanya lebih percaya dan nyaman dengan pejabat publik seperti Sandi karena Sandi sudah mengalami sendiri babak belurnya investasi infrastruktur. Jadi calon investor percaya bahwa kebijakannya nanti akan menjawab berbagai hambatan dan sisi negatif investasi infrastruktur. Kasarnya, bukan ngomong thok atau teori thok," ungkapnya.
Memang, skema PPP sudah ada saat ini. Namun dia meyakini pengalaman Sandi sebagai pebisnis akan lebih optimal dalam memanfaatkan peran swasta masuk ke proyek infrastruktur pemerintah.
"Iya PPP sudah ada. Yang membedakan adalah 'jaringan bisnis Sandi dan kepercayaan dari investor' karena Sandi sudah merasakan babak belur sendiri di infrastruktur," ungkapnya.