.webp)
Kita punya beberapa situasi/tempat, di mana kita sebetulnya siap meluncurkan project DP Rp 0 karena bangunannya sudah terbangun. Kalau orang lain masih dalam taraf baru akan membangun, yang ini kita sudah ada bangunannya. Dan ini kita sedang hitung-hitung, apakah masuk di segmen yang mana dari DP Rp 0 itu.
Maksudnya Jakpro sudah ada bangunannya?
Iya. Kami yang punya properti itu melalui anak usaha kami. Misalnya begini, sekarang kalau kita punya apartemen, saat sebelum dibangun kan developer butuh dana awal untuk membangun apartemen itu. Dana awal bisa dari dana sendiri atau bisa dari DP yang dibayarkan oleh konsumen. Makanya ada DP supaya developer ada nafas tambahan supaya bisa membangun.
Nah, kalau sekarang saya sudah punya apartemen. Yang sudah ada beberapa ratus unit yang sebenarnya sudah siap saya jual, namun karena ada DP Rp 0 ini, kita lagi berpikir ulang untuk cara menjualnya dengan cara yang berbeda.
Jadi ikuti mekanisme DP Rp 0?
Iya. Nah ini kan membuat ideal. Karena sebenarnya memang nggak butuh DP. Sebenarnya sudah ada kok pakai dana korporasi. Hanya soal pricingnya ini.
Ada berapa unit?
Ada sekitar 300-an unit. Bentuknya apartemen.
Harga?
Ini yang kita sedang lihat segmennya. Karena kalau kita lihat di segmen MBR, memang nggak masuk. Ini akan mengisi celah di segmen menengah.
Kok masuk program DP Rp 0? Kan nggak ada subsidi di situ dan nggak ada MBR?
Konsepnya DP Rp 0 itu yang musti kita lihat ulang. Karena ada DP Rp 0 pakai FLPP tapi belum dibangun. Jadi FLPP seolah-olah dipakai untuk menambahkan pendanaan pada saat mulai dibangun. Nah kalau bangunannya sudah terbangun, untuk apa lagi FLPP? Tapi boleh nggak kita bilang buat DP Rp 0? Boleh juga, tapi memang bukan untuk MBR. Boleh juga dong DP Rp 0 itu nggak cuma ke MBR tapi juga ke menengah.
Jadi nanti masuk ke program DP Rp 0 milik Pemprov?
Ini yang sedang kita usulkan supaya ada segmen baru dari DP Rp 0. Jadi jangan selalu dari segmen yang paling bawah.
Sudah bicara dengan kepala daerah?
Sama Pak Wagub (Sandiaga Uno) sudah kita bicarakan.
Respons pak Wagub?
Ya senang banget dong. Tapi ini kan kita bicara tatanan aturan main dan segala macam. Tapi kita lagi sinkronisasilah. Saya sebenarnya belum bisa share terlalu banyak di situ.
Jadi nanti mekanisme cicilannya bagaimana?
Jadi nanti bisa langsung masuk, tinggal bayar cicilan Rp 3-4 juta karena sudah terbangun. Permasalahannya adalah karena ini bukan untuk MBR, jadi saya perlu punya label, kalau misalnya saya lakukan ini bukan untuk MBR, saya nggak nyalahin aturan DP Rp 0. Jadi maksudnya kita berpikir lebih dari sekedar framework atau tatanan yang sudah ada. Bisa nggak kita enhance, memikirkan suatu hal yang lebih dari sekedar biasa. Tujuannya sama kok, menyediakan tempat tinggal yang berkualitas ke masyarakat Jakarta. Apapun levelnya.
Lokasinya?
Bersainglah pokoknya.
Untuk MBR bagaimana?
MBR, kita punya beberapa landbank. Sudah kita laporkan dan berikan, tapi kan memang itu keputusan untuk dijadikan penugasan atau nggak kan di pemerintah. Mungkin pemerintah masih melihat lokasi kita belum pas atau belum cocok. Jadi sementara ini kita belum punya asignment khusus untuk itu.
