Kenapa BPJS Kesehatan Tekor Rp 16,5 Triliun?

Saya kembali ke soal defisit, ini pengalaman khas indonesia sebetulnya kan bapak dari Vietnam. Apakah mereka mengalami seperti kita atau, ya mereka mah nggak akan karena iurannya sudah sesuai dengan hitung-hitungan bisnis?
Ya salah satu penghargaan internasional terhadap kita, di luar Indo-Vietnam, kita juga punya asosiasi untuk badan jaminan sosial, namanya International Social Security Association. Salah satu bentuk kepercayaan yaitu, segmen kesehatan ini, sebulan yang lalu, ini saya bukan promosi diri ya, tapi menunjukkan yang kita lakukan ini baik, dan orang apresiasi, mungkin untuk apresiasi dibikin menjadi chairman dari Health Commision dari 155 negara. Jadi yang membahas secara khusus isu-isu tentang asuransi sosial ini.

Itu mulai kapan?
Mulai satu bulan lalu, di sidang kemarin kita dipercaya memimpin sektor kesehatan jaminan sosial ini. Nah di situ pertanyaannya sangat relevan, karena kita mendiskusikan banyak hal. Ada sekarang ini soal challenge-nya apa, salah satunya ada pasti biacara tentang bagaimana menutup tentang covering gap yang ada, fairing pembiayaan dan lain-lain.

Jadi kalau kita melihat, tapi basic harus satu, bahwa sebelum kita bicara tentang financial sustainability, semua negara itu diminta untuk menghitung iurannya itu berbasis aktuaria. Jadi aktuaria soundness itu merupakan keharusan. Kami sekarang bersyukur, kita berkomitmen Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, BPJS, kemudian juga mengundang dari aktuaris dari BPJS, aktuaris dari luar, untuk sama-sama duduk.

Kita sama-sama meletakannya pada fundamental yang kuat, fundamental yang kuat bagaimana mencegah defisit yang akan datang. Karena pengalaman ini kan di-share, jadi kalau kita tidak menghitungnya dengan baik, tidak hati-hati, nanti ada potensi defisit, apalagi programnya dinamis, tidak berhenti.

Kita menghitung sekarang, semakin baik program ini tentu untuk kesehatan itu lebih baik. Angka usia harapan hidup kita, dengan adanya program ini bertambah 2,9 tahun. Kemudian orang miskin, tidak jatuh miskin karena sakit kita punya angka sekitar 1,5 juta orang.

Orang yang sudah miskin tidak makin dalam jatuh miskin, kita punya angka 16 juta orang. Ini sangat berdampak terhadap produktivitas. Tapi kita akan lihat juga orang semakin usia bertambah, tentu penyakit akan bergeser, nah itu harus dihitung terus.

Namun demikian contoh saja, kalau di Inggris, misalnya kita punya uang berapa, dihitung, nantikan sangat terkait juga dengan spending kan, tarif, bicara tarif, dokter bicara, ada IDI masuk dalam bicara, menghitung uang kita sekian,kemudian yang akan ditanggung sekian, tarifnya sekian, 'oh ternyata nggak match, nggak cukup'. Negosiasi jadinya, berapa sebetulnya tarif yang layak untuk keekonomian rumah sakit, tapi juga penuhi syarat. Nggak selesai misalnya ini, kita bentuk tim kedua, sampai terakhir pemerintah memutuskan ini kita kerjakan.

Tapi kalau ini sudah dihitung baik kemudian ke depan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, walaupun undang-undang kita menyatakan outbreak itu tidak ditanggung, misalnya itu di Inggris terjadi, itu ada bailout dari pemerintah.

Jadi istilah bailout itu bisa dibaca di literatur jaminan sosial. Yang di media sosial ini menyebut bailout ini menakutkan. Karena orang mikir, ini kayak Century ini, ini lebih besar dari Century. Padahal bailout terminologi biasa di dalam penyelesaian hal-hal seperti itu.

16,5 triliun baru dapat talangan sekitar 5 t, kemudian disebut presiden sudah buat Keppres akan menggunakan dari dana cukai rokok. Hitung-hitungannya seperti apa pelaksanaannya nanti?
Dari sisi revenue disampaikan salah satunya adalah pajak rokok. Kalau mengikuti pemberitaan ini kan menarik, kok jadi ramai ya. Kok, merokoklah agar dapat membantu kesehatan.

Ini bukan sesuatu yang aneh, malahan dianjurkan oleh WHO. Di situ disebutkan, naikkan lah cukai setinggi-tingginya. Tujuannya apa? karena yang merokok ini kan elastic ya, kalau sudah merokok pasti merokok. Tapi mencegah perokok baru untuk masuk.

Nah ini cukai uangnya buat apa? cukai ini kan sebetulnya sin tax, pajak dosa ya. Kalau anda merokok pasti berpengaruh terhadap organ. Jadi butuh upaya-upaya pencegahan.

Nah kita bisa benchmark, di Filiphina itu organisasnya, BPJS Kesehatannya, PhilHealth. PhilHealth itu sudah hampir 80% pajak dosa ini, cukai ini, memang harus untuk kesehatan.

Cukai ini kan sama dengan dana reboisasi ya, anda potong hutan, anda setor uang. Itu kan cukai, sin tax. Uangnya dipakai untuk tanam pohon lagi. Demikian juga dengan merokok, Anda merokok, uangnya dipakai apa? untuk program kesehatan.

Kembali ke Filipina tadi, 80% sin tax itu bukan cuma rokok, ada pajak, sin tax atau cukainya alkohol di Filipina. Mungkin minumnya banyak, jadi ada pengaruh ke alkohol.

Kemarin terakhir waktu di Geneva ada yang namanya sin tax, cukai casino, itu mungkin pengaruh kesehatan mental ya, saya nggak tahu.

Artinya berbagai upaya dilakukan untuk mengisi ruang kalau kemungkinan ada potensi defisit. Jadi ini bukan sesuatu yang presiden aneh ambil keputusan. Kita bisa belajar banyak dengan negara lain.

Jadi sinisme yang muncul ini menyesatkan banget ya, kalau dibilang ayo ramai-ramai merokok?
menurut saya karena ignorance saja, ketidakpahaman, ketidaktahuan. Ini kita baru mulai, nanti pelan-pelan kita terus edukasi dengan publik. Kalau saya ditanya, dalam konteks kesehatan, bukan hanya pajak rokok, seluruh cukai tembakau itu didedikasikan untuk kesehatan. Karena kita bicara jangka panjang.

Kebiasaan masyarakat kita kalau sudah menikmati layanan, terus abai dengan kewajiannya. Kalau BPJS sendiri punya catatan nggak? ini kan 200 juta yang sudah sekarang pesertanya, dari 200 juta itu berapa yang suka ngemplang? Katanya ada data per daerahnya, kenapa terjadi seperti itu?
Memang konsep dasar yang kita bangun, sebenarnya kalau kita bicara konsep pembiayaan dan pelayanan kesehatan itu spekturnya beragam. Ada yang sebelah kiri sebelah kanan, jangan sampai menyalahartikan ya. Ada satu sisi yang sangat liberal, itu sesungguhnya Amerika, sehingga saat Obama mau membuat sosialis itu diributkan. Artinya kalau kamu sakit ya kamu tanggung sendiri lah. Kalau nggak sanggup ya mati sendiri.

Satu sisi, ada kita kenal bangsa di Inggris, ini semua kesehatan ditanggung negara lewat pajak. Itu ada sharing tax, pajak tinggi memang 45%. Jadi masyarakat tidak perlu mengiur. Tapi ada syaratnya, syaratnya tax ratio mesti tinggi. Nah kita mengambil yang di tengah namanya Socsial Solidarity Konsep. Ini sesuai dengan falsafah negara kita gotong royong, tapi sebenarnya ada syarat.

Sosial Solidarity yang baik kalau pekerja formalnya itu 70%. Pekerja non formalnya 30%. Ini kita terbalik, pekerja formalnya 30%, non formalnya 70%. Nah konsep ini akan jalan kalau pekerja formalnya lebih banyak.

Pekerja formal itu kan payroll detaction, gajinya didedikasikan sekian persen untuk dirinya. Seperti kita kan pegawai kita ikut program ini kan bayar 5%. Kalau swasta 1% dari pekerja, 4% dari perusahaan. kalau PNS 3% dari negara, 2 % dari individu, Itu yang membentuk struktur kolektabilitas iurannya stabil.

Nah sektor non formal ini sektor yang model penagihannya tidak seperti itu, tidak otomatis. Orang bisa lalai, bisa malas, bisa tidak mampu juga. Nah kita hadapi situasi ini. Tapi apakah kita mundur dari ini, tidak, kita coba. Thailand gagal, akhirnya Thailand ambil keputusan semua non formal diambil pemerintah. Setelah dilihat tidak mungkin mengkolek iuran di sektor non formal.

Tapi angka kita sebetulnya angka collectability-nya bagus. Kita sekitar 98% dari total uang masuk. Karena kita tidak boleh konsep ini, karena ini konsep solidaritas sosial, ini harus masuk satu kantong, tidak bisa dipisah-pisah. Kalau kita bicara uang masuk dari total uang peserta kita 98%.

Tapi kalau kita slicing, hanya untuk diskusi, karena ini kalau kita bicarakan per segmen kita melanggar konsep dasar. Tapi kalau kita ambil memang, saaat ini kolektabilitas kerja mandiri yang kita sampaikan tadi kalau kita potong dari gaji itu sekitar 54%. Negara lain 30%an. Tapi kita tidak boleh ngomong juga, 'kita bangga nih'. Kemarin kita dengan Kementerian Keuangan kita coba kejar sampai 60%.

Jadi kalau dikatakan BPJS cuma 54%, nggak, itu kontrak kita. Sekarang kontrak kita dinaikkan jadi 60%. Upaya kita apa? jadi kita sudah lihat tiga masalah. Satu, memang yang nonable to pay, (itu) yang sudah ikut bayar, tapi karena dia sakit, dia bayar dulu, setelah itu mau dikejar, ya mohon maaf ya, dijual celana dalamnya juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Memang nonable to pay, ini buka kami yang riset, ini Ui yang riset. Itu 30% nonable to pay.

Apa yang kami lakukan terhadap nonable to pay, tidak mampu bayar, ini kemudian kami akan kumpulkan, kami geser jadi peserta APBI daerah. Jamkesda, begitu bergabung, butuh data kan kami sudah punya, mereka yang istilahnya sakit sedikit jadi miskin, tapi punya penghasilan cukup untuk makan sehari-hari, tapi kemudian untuk membayar lebih nggak sanggup.

Kedua ada yang able tapi not willing, ini kita selesaikan, kita tanya, umumnya mereka jawab, karena antre bayar iuran, jauh dari rumah. Kami terapkan upaya lain, sehingga bisa naik sampai 54% itu adalah dengan membuka channel pembayaran sebanyak mungkin. Bisa via ATM, minimarket, auto debet kita buka, yang tradisional juga kita buka, mobile, Gopay, itu sudah kita dorong. Memang kita menghadapi hal lain, dia able tapi tidak ingin bayar, itu selalu ada.

Itu kalau dari UI melihat angka 30%:30%:30%, makanya kami berani kontrak 60%. Kita bekerja keras membentuk kader JKN KIS namanya, nah ini diapresiasi oleh dunia internasional apa yang kita lakukan. saya kemarin presentasi di Genewa soal itu. Bagaimana kita mengembangkan, ini baru memang 6 bulan, tapi sudah kelihatan hasilnya.

Jadi kita mencari orang-rang fully dedicated, di tempat-tempat tertentu kita seleksi, kemudian dia mendatangi orang-orang . Satu mengingatkan bayar iuran, dua kalau dia datangi belum jadi peserta bisa daftar, tiga kalau ada masalah pelayanan dia menjadi orang BPJS yang ada di lapangan yang kemudian cepat melayani. Nah kader ini sudah cukup banyak angkanya udah 7.500

Ini semacam LSM?
Individu-individu, kita umumkan, jadi kita konsepnya Kader JKN itu, ini kan pekerjaan sukarela, tapi tetap ada voluntary job ini kalau kita bicara konsepnya kan mereka tidak boleh keluar uang sendiri, tapi tidak menjadi penghasilan hidup sehari-hari. Ada yang kita berikan transport, mengganti waktu yang hilang. Bukan gaji, bukan menjadi sumber. Sehingga konsep kita orang-orang yang punya hubungan baik dengan organisasi, atau kedua syarat kita jadi kader mereka punya dasar organisasi keagamaan tertentu, karena bidding-nya kan dengan yang maha kuasa. (fdl/ara)