Menghabiskan sebagian besar karirnya di dunia perbankan, Pahala Mansury kini semakin akrab dengan tugas-tugas di pemerintahan. Setelah ditunjuk menjadi wakil menteri BUMN selama lebih dari dua tahun, kini mantan direktur utama Garuda Indonesia tersebut ditunjuk menjadi 'pembantu' Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Kepada detikcom, Pahala Mansury mengaku mendapat misi khusus dalam mengemban jabatan Wakil Menteri Luar Negeri. Berbekal pengalamannya di korporasi sebagai bankir hingga mengurus sejumlah BUMN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintanya memimpin diplomasi ekonomi global Indonesia.
Di tengah gencarnya kampanye hilirisasi industri, Pahala diminta menggandeng banyak negara ikut bekerja sama membangun Indonesia. Pahala juga bercerita bagaimana usaha-usaha yang bisa dilakukan Kementerian Luar Negeri menjembatani misi ini.
Berikut kutipan lengkap wawancara khusus dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury.
Kalau hari ini tepat 2 minggu Pak Pahala menjabat di Kemenlu ya?
Iya kurang lebih sekitar 2 minggu lalu saya dilantik menjadi wakil menteri luar negeri.
Gimana rasanya?
Rasanya ya, tentunya merupakan suatu kesempatan buat saya juga untuk kembali belajar, sangat excited sekali karena hari pertama saya datang ke Kementerian Luar Negeri saya langsung disambut oleh Bu Menlu dan kita langsung menyelenggarakan rapim pada saat itu. Saya bersama-sama dengan para eselon I, para Dirjen dan para staf ahli, juga staf khusus dari Bu Menlu menyampaikan beberapa hal mengenai hal-hal yang memang menjadi pending item dan Bu Menlu langsung menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus utama saya pada saat ini khususnya dalam hal diplomasi ekonomi.
Jadi tentunya buat saya yang besar di korporasi selama 20 tahun di BUMN dan Kementerian BUMN tentunya ini merupakan satu tantangan buat saya bagaimana Indonesia di saat-saat khususnya setelah kita menjadi tuan rumah G20 di 2022, memang Indonesia dianggap memiliki satu kepemimpinan di geopolitik global ini yang meningkat dan ini tentunya merupakan tantangan baru buat saya bagaimana Indonesia bisa menjadi pemimpin di diplomasi ekonomi global.
Diplomasi ekonomi global, kata yang baru tuh kalau kita dengar tugas untuk pejabat pemerintah. Kalau di Kementerian Luar Negeri kan biasanya urusan diplomasi, hubungan dengan luar negeri, kali ini Pak Pahala ditugaskan satu misi khusus tentang ekonomi. Kemarin Pak Jokowi sampaikan dalam pidatonya waktu pelantikan ada permintaan secara eksplisit untuk Pak Pahala ngurusin industri EV, apa jembatan yang ingin dibangun Pak Pahala tentang industri EV dan jabatan yang saat ini diemban?
Ya ini kan juga merupakan satu kebetulan dan keberuntungan juga buat saya karena pada waktu saya menjabat sebagai wakil menteri BUMN sebelumnya, memang salah satu fokus saya adalah bagaimana kita bisa melakukan hilirisasi dari industri pertambangan sebagai salah satu dari 6 klaster ekonomi yang pada waktu itu saya pimpin bersama-sama dengan BUMN di sektor perdagangan yaitu Mind ID, Antam, dan EBC. Seperti diketahui kita juga sudah membentuk sebuah perusahaan EBC dan pada saat ini juga sedang melakukan upaya-upaya untuk bisa melakukan investasi bersama global partnership.
Ini memang merupakan satu hal yang nggak bisa kita tinggalkan lagi pada saat ini dan memang betul-betul kerja sama global ini merupakan satu hal yang harus kita kembangkan ke depan. Jadi kalau buat saya, dengan adanya arahan dari Pak Presiden Jokowi tersebut bahwa kita harus melakukan hilirisasi dan juga bagaimana Indonesia bisa menjawab tantangan dalam ketahanan energi, ketahanan pangan dan ketahanan kesehatan, dan juga melakukan upaya-upaya untuk bisa menjawab tantangan dari sisi global supply chain yang pada saat ini juga akan semakin rumit ya ke depannya, terutama dengan adanya kebutuhan dari berbagai negara untuk bisa memperoleh critical minerals
Memang Indonesia pada saat ini memiliki sebuah keuntungan di mana Indonesia saat ini menguasai 26% dari total cadangan nikel dunia yang merupakan salah satu critical mineral atau salah satu bahan tambang yang memang paling utama untuk bisa melakukan produksi dari baterai dan sebagaimana kita ketahui tentunya untuk EV ke depannya boleh dikatakan antara 50-60% biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah EV betul-betul bagaimana itu berasal dari baterai.
Ini yang kita upayakan bagaimana Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian lainnya khususnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, bagaimana kita bisa membangun sebuah kerja sama global untuk bisa meningkatkan peran dari Indonesia dalam hal bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian dari global supply chain EV dunia dan ini yang memang menjadi tantangan kita ke depan.
Bicara soal investasi EV dan industrinya, beberapa pemberitaan terakhir ada beberapa negara yang dilirik Indonesia untuk bisa kerja sama, tadi Pak Pahala juga sebut soal kerja sama global yang tak terhindarkan kita harus pupuk terus, untuk Kementerian Luar Negeri ada negara mana yang sedang dilirik untuk bisa potensi mengembangkan EV di Indonesia?
Tentunya kita membuka diri seluas-luasnya untuk melihat bagaimana semua negara yang memang ingin bekerja sama dengan Indonesia ini bisa memiliki hal tersebut. Pada saat ini misalnya kita ketahui bersama sudah ada negara dari Tiongkok yang memang sudah memiliki berbagai kerja sama di Indonesia, kita juga melihat bahwa salah satu negara lain yang juga sudah memiliki kerja sama pada saat ini di Indonesia itu dari Amerika misalnya, kita ketahui Ford sudah memiliki satu kerja sama dengan Vale di Indonesia, dan juga kita mendengar pada saat ini sedang berlangsung diskusi antara LG Energy Solution yang berasal dari Korea Selatan dan juga minggu lalu sebetulnya dari Menteri Sains & Industri Australia datang khusus untuk bicara dengan Pak Menko Marves dan saya berkesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan beliau dan beliau juga menyampaikan keinginannya.
Jadi kalau kita lihat keinginan dari negara-negara lain untuk bisa bekerja sama dengan Indonesia ini sangat tinggi dan ini memang merupakan satu momentum yang kita harapkan bisa kita optimalkan, bagaimana Indonesia melalui diplomasi ekonomi ini, melalui global partnership ini bisa mengundang investasi dari negara-negara lain untuk bisa melakukan hilirisasi khususnya dalam hal melakukan hilirisasi materi baterai sampai baterai dan bahkan mungkin juga mencapai produksi dari EV di Indonesia sendiri baik itu dari negara-negara yang memang sudah kita explore saat ini dan juga ada negara-negara lain yang tentunya masih dalam proses. Seperti misalnya ada waktu berkesempatan datang ke Hannover.
Pak Presiden Jokowi juga menyaksikan satu penandatanganan dengan perusahaan yang berasal dari Jerman untuk bisa mengeksplor, melakukan investasi produksi baterai di Indonesia juga. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa membuka seluas-luasnya kesempatan bagi negara-negara lain dan kita dengan politik bebas aktif yang selama ini kita tempuh, memang salah satu yang pengin kita tekankan bahwa kita terbuka seluas-luasnya bagi negara lain sepanjang kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi kedua negara.
Jadi kita nggak ada batasan kerja sama dengan satu negara tertentu dan semua negara yang ingin bekerja sama kita buka pintu seluas-luasnya?
Iya tentunya dengan tadi pertimbangan bahwa ini merupakan satu kerja sama yang win-win sifatnya atau sama-sama menguntungkan bagi kedua negara.
Nggak ada satu negara tertentu yang jadi titipan Pak Jokowi untuk 'ini harus goal'?
Nggak ya, memang kalau kita lihat saat ini misalnya negara dari US misalnya yang merupakan salah satu negara dengan sektor manufaktur di bidang otomotif, saat ini kan memang Amerika merupakan salah satu negara yang besar, tapi kita lihat Ford sudah melakukan rencana kerja sama untuk bisa masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang apakah itu berasal dari China, Korea, Amerika Serikat, Jerman atau EU misalnya dan bahkan dari Australia juga kita mengeksplor semua kesempatan untuk bisa melakukan kerja sama tersebut.
(aid/eds)