Kamis, 30 Mar 2017 19:04 WIB
Peternak Minta Pemerintah Lakukan Ini Agar Harga Ayam Tak Jatuh
Foto: Muhammad Idris
Jakarta - Ribuan peternak ayam menggelar aksi demo di Istana Merdeka, Jakarta. Para peternak yang berasal dari berbagai daerah ini mengeluhkan harga ayam hidup (broiler) dan telur yang anjlok sejak 2013 lalu.
Koordinator Sekretariat Bersama Aksi Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional (PPRPN), Sugeng Wahyudi, mengatakan tuntutan peternak salah satunya yakni meminta pemerintah agar melarang perusahaan integrator menjual daging ayam ke pasar becek alias pasar tradisional.
Perusahaan integrator adalah perusahaan peternakan unggas besar terintegrasi, mulai dari produksi pakan, DOC (Day Old Chick), vaksin, sapronak, budidaya ayam, budidaya telur, sampai produk olahan.
"Tolong cabut atau diubah pasal-pasal terkait di UU Nomor 18 Tahun 2009. Ini menjadi benturan antara peternak rakyat mandiri dengan integrator besar. Karena ayam di pasar itu over supply, harga ayam peternak jatuh," ujar Sugeng, di Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Baca juga: Ini Jurus Pemerintah Atasi Anjloknya Harga Ayam Hidup
Selain produknya membanjiri pasar tradisional yang berimbas pada fluktuasi harga ayam hidup, peternak juga berharap pemerintah membatasi perusahaan integrator tak bermain di budidaya sesuai regulasi sebelumnya.
Seperti diketahui, sebelum keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2009, perusahaan integrartor dilarang untuk terlibat usaha budidaya ayam dan telur secara langsung atau sendiri. Selain itu, integrator juga dilarang memasarkan produk daging ayamnya ke pasar becek.
"Integrator mestinya tidak bermain di budidaya, baik ayam broiler maupun layer. Padahal pemerintah harusnya melindungi peternak kecil agar tidak bersaing langsung dengan perusahaan besar," ungkap Sugeng.
Menurutnya, harga ayam yang fluktuatif dan cenderung lebih sering di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) membuat banyak peternak rakyat gulung tikar. Hal ini, kata dia, lantaran ada kelebihan pasokan ayam dan telur yang diproduksi integrator.
"HPP telur ayam sekarang Rp 17.500/kg, tapi di peternak sekarang hanya Rp 14.500/kg. Terus ayam broiler juga sama, HPP sekarang Rp 17.000/kg, tapi di kandang dihargai Rp 15.000-15.500/kg," ucap Sugeng.
Baca juga: Demo Depan Istana, Peternak Ayam Keluhkan Harga Naik Turun
Merespons permintaan itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, mengatakan belum ada rencana merevisi pasal yang ada di UU Nomor 18 Tahun 2009. Namun begitu, pihaknya mencoba membantu peternak rakyat dengan meminta perusahaan-perusahaan integrator mengekspor lebih banyak daging ayam.
"Belum (rencana revisi), kita bantu dengan mendorong ekspor ayam ke Jepang, Vietnam, Papua Nugini, Timor Leste. Sekarang sudah mulai banyak diekspor, jadi nanti harapannya tak ada lagi over supply di dalam negeri, karena produksinya integrator itu diekspor," jelas Ketut.
Diungkapkannya, selain meminta integrator mengekspor ayam, pemerintah juga membantu peternak agar ongkos HPP bisa ditekan, salah satunya dengan pengaturan harga DOC dan pakan. Sementara untuk peternak petelur, pemerintah mencoba mengatasinya dengan meminta Bulog bisa menyediakan jagung yang terjangkau untuk peternak.
"Jadi agar peternak kecil kita terbantu, pemerintah lagi coba atur HPP untuk pakan dan DOC. Tapi ini kewenangan di Menteri Perdagangan, selain itu kuncinya itu di jagung. Selama ini peternak kesulitan dapat jagung yang murah, karena mereka belinya bukan panjar, jadi bagaimana Bulog ini bisa berperan," jelas Ketut. (idr/hns)
Koordinator Sekretariat Bersama Aksi Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional (PPRPN), Sugeng Wahyudi, mengatakan tuntutan peternak salah satunya yakni meminta pemerintah agar melarang perusahaan integrator menjual daging ayam ke pasar becek alias pasar tradisional.
Perusahaan integrator adalah perusahaan peternakan unggas besar terintegrasi, mulai dari produksi pakan, DOC (Day Old Chick), vaksin, sapronak, budidaya ayam, budidaya telur, sampai produk olahan.
Baca juga: Ini Jurus Pemerintah Atasi Anjloknya Harga Ayam Hidup
Selain produknya membanjiri pasar tradisional yang berimbas pada fluktuasi harga ayam hidup, peternak juga berharap pemerintah membatasi perusahaan integrator tak bermain di budidaya sesuai regulasi sebelumnya.
Seperti diketahui, sebelum keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2009, perusahaan integrartor dilarang untuk terlibat usaha budidaya ayam dan telur secara langsung atau sendiri. Selain itu, integrator juga dilarang memasarkan produk daging ayamnya ke pasar becek.
"Integrator mestinya tidak bermain di budidaya, baik ayam broiler maupun layer. Padahal pemerintah harusnya melindungi peternak kecil agar tidak bersaing langsung dengan perusahaan besar," ungkap Sugeng.
Menurutnya, harga ayam yang fluktuatif dan cenderung lebih sering di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) membuat banyak peternak rakyat gulung tikar. Hal ini, kata dia, lantaran ada kelebihan pasokan ayam dan telur yang diproduksi integrator.
"HPP telur ayam sekarang Rp 17.500/kg, tapi di peternak sekarang hanya Rp 14.500/kg. Terus ayam broiler juga sama, HPP sekarang Rp 17.000/kg, tapi di kandang dihargai Rp 15.000-15.500/kg," ucap Sugeng.
Baca juga: Demo Depan Istana, Peternak Ayam Keluhkan Harga Naik Turun
Merespons permintaan itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, mengatakan belum ada rencana merevisi pasal yang ada di UU Nomor 18 Tahun 2009. Namun begitu, pihaknya mencoba membantu peternak rakyat dengan meminta perusahaan-perusahaan integrator mengekspor lebih banyak daging ayam.
"Belum (rencana revisi), kita bantu dengan mendorong ekspor ayam ke Jepang, Vietnam, Papua Nugini, Timor Leste. Sekarang sudah mulai banyak diekspor, jadi nanti harapannya tak ada lagi over supply di dalam negeri, karena produksinya integrator itu diekspor," jelas Ketut.
Diungkapkannya, selain meminta integrator mengekspor ayam, pemerintah juga membantu peternak agar ongkos HPP bisa ditekan, salah satunya dengan pengaturan harga DOC dan pakan. Sementara untuk peternak petelur, pemerintah mencoba mengatasinya dengan meminta Bulog bisa menyediakan jagung yang terjangkau untuk peternak.
"Jadi agar peternak kecil kita terbantu, pemerintah lagi coba atur HPP untuk pakan dan DOC. Tapi ini kewenangan di Menteri Perdagangan, selain itu kuncinya itu di jagung. Selama ini peternak kesulitan dapat jagung yang murah, karena mereka belinya bukan panjar, jadi bagaimana Bulog ini bisa berperan," jelas Ketut. (idr/hns)
