Mau Impor Beras, Buwas Tunggu Data BPS

Mau Impor Beras, Buwas Tunggu Data BPS

Selfie Miftahul Jannah - detikFinance
Kamis, 24 Mei 2018 08:09 WIB
Mau Impor Beras, Buwas Tunggu Data BPS
Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas memutuskan untuk tetap membuka opsi impor beras 500 ribu ton tahap kedua.

Namun langkah tersebut dilakukan bila data produksi padi telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya menurut Buwas data produksi saat ini masih 'abu-abu' atau tidak ada kesamaan antara data satu dengan yang lain.

"Berangkat dari wilayah abu-abu karena kami tidak punya. Kami berusaha tanya ke Mentan kalau hitung-hitung kasar surplus hasilnya tapi kita lihat data rill tidak ada. Kami tanya ke BPS juga tidak terjawab ini," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jaid kami sepakat memperbaiki data dulu supaya paham betul," tegas mantan kepala BNN ini.

Nah, dirangkum detikFinance, Kamis (24/5/2018) begini cerita lengkap keputusan Buwas melakukan impor beras dengan menunggu rilis data BPS:




Simak video terkait "anggota DPR nilai janggal rencana impor beras":

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso dalam rapat kerja bersama DPR menjelaskan tentang sikapnya terhadap impor beras.

Menurutnya impor beras tak akan dilakukan selama pasokan di dalam negeri masih mencukupi.

"Hari ini kita masih menolak impor tapi selama kesediaan di dalam negeri terpenuhi, masih cukup hal itu berdasarkan data," jelasnya di ruang rapat komisi 4 gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Buwas menjelaskan ada perbedaan data beras antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Oleh sebab itu Bulog meminta jeda waktu melihat data yang benar.

"Kita tunggu sekarang, data soalnya abu-abu. Kita data lihatnya dari BPS tunggu hasilnya pokoknya secepatnya," ungkapnya.

Buwas menambahkan impor saat ini tidak baik bila dilihat dari kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, dolar AS sedang menguat terhadap rupiah.

"Impor pasti berkaitan dengan valuta asing jadi jangan buru-buru mengimpor. Bulog itu dananya kan sendiri pinjam ke bank kalau dolarnya begini kita tidak sembarangan impor harus hitung betul," ungkapnya.

"Tapi kembali lagi ke data dari mana tang menyebutkan kita harus impor 500 ribu," sambungnya.

Pertemuan Buwas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 2,5 jam menghasilkan tiga keputusan.

Pertama, meminta pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

"Meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola distribusi pangan dalam negeri, menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan," kata Ketua Komisi IV Edhy Prabowo di ruang rapat komisi IV, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Kedua, meminta Bulog mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok di tingkat nasional dan daerah.

Ketiga, menolak impor beras tahap II sebanyak 500 ribu ton. Hal itu bila ketersediaan beras dalam negeri mencukupi.

"Komisi VI sepakat dengan Bulog menolak rencana impor beras tahap II sebesar 500 ribu ton selama ketersediaan beras dalam negeri masih cukup," jelas Edhy.

Hingga memasuki Ramadan, harga beras di beberapa lokasi masih di atas harga eceran tertinggi. Untuk itu pemerintah berencana memasok beras impor lagi sebanyak 500.000 ton.

Cuma, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso tingginya harga beras karena ada permainan di rantai distribusi. Bahkan, dia mengaku sudah memiliki peta permainan beras di tanah air.

"Jadi tingginya harga beras karena mata rantai. Saya lihat bagaimana mungkin beras itu murah tapi jatuh ke konsumen jadi mahal. Kalau semua main apalagi kalau kita bicara permainan-permainan di lapangan saya yakin naluri saya sebagai polisi dan saya sebenarnya sudah punya peta siapa yang bermain dan di mana permainan itu," katanya di ruang rapat komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Meski memiliki peta permainan beras, dia tidak bisa bertindak karena kegiatan tersebut bukan wewenang Bulog.

"Itu saya sudah tahu tapi ya itu beda sekarang saya tidak bisa menangani. Saya tahu bagaimana permainan dan juga kartel saya sudah punya petanya, bagaimanapun saya pernah jadi aparat dan punya kekuatan jejaring intelijen dan sudah saya coba dan terbukti tapi ini masalahnya jadi besar makanya saya silent," kata pria yang beken disapa Buwas itu.

Buwas menduga ada beberapa gudang di daerah yang menimbun beras. Ini karena jumlah beras di gudang tersebut lebih besar daripada Bulog.

Menurutnya temuan ini sudah dilaporkan ke Satgas Pangan Polri untuk penindakan.

"Saya bilang, saya sampaikan kepada satgas dan ini kewanangan mereka," tutur Buwas.

Hide Ads