Pemerintah Anggap Perang Dagang Trump Bukan Ancaman Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan upaya pemerintah melawan ancaman perang dagang Amerika Serikat (AS). Upaya itu dilakukan lewat insentif, genjot ekspor, dan menyeleksi kegiatan impor.

"Tadi pagi yang sudah disampaikan Menperin (Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto) bahwa kita terus melakukan berbagai upaya melihat sektor ekonomi kita, mana-mana yang perlu mendapat dukungan baik dalam bentuk insentif maupun dari sisi dukungan yang bisa kita berikan agar mereka tetap bisa gunakan kesempatan saat ini dalam meningkatkan ekspor, mengelola impor agar tdk meningkatkan tekanan terhadap eksternal balance," kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Pemberian insentif juga akan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sri Mulyani mengatakan insentif menjadi jurus pemerintah memperkuat kinerja ekspor atau kegiatan yang menghasilkan devisa termasuk pariwisata, dan menjaga impor melalui pengembangan industri dalam negeri.

Sri Mulyani sedang mengevaluasi lebih dalam insentif yang diajukan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Pemberian insentif, lanjut Sri Mulyani, bisa berupa bebas pajak ataupun kebijakan kepabeanan.

"Jadi pada prinsipnya kita akan melihat industri-industri manufaktur ini yang mana yang bisa menghasilkan barang-barang ekspor dan menghasilkan substitusi impor, dan apakah insentif yang diberikan dalam bentuk bea masuk, ataukah pajak yang ditanggung pemerintah," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Pemberian insentif juga akan dibahas lebih dalam pada rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam waktu dekat. Pada saat rakor, pihak Kementerian Perindustrian akan menunjukan data industri mana saja yang siap mendapat insentif.

(ang/ang)