Strategi Pemerintah Tahan Impor Diragukan

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) khawatir dengan langkah pemerintah yang mengevaluasi 900 komoditas impordemi menyelamatkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Wakil Ketua Gapmmi Rachmat Hidayat mengatakan kekhawatiran tersebut muncul setelah pemerintah menyebut bahwa 900 komoditas tersebut adalah barang konsumsi.

"Kami deg-degan dan monitor terus barang apa yang akan diperketat. Kami harap-harap cemas juga, karena sekarang nggak gampang makanan olahan dapat bahan baku impor. Perizinannya tidak ada satupun yang tidak melalui perizinan," kata Rachmat dalam acara Kongkow Bisnis Pas FM, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Rachmat mengungkapkan produk makanan dan minuman sangat bergantung pada garam dan gula yang notabene produk konsumsi. Produk itu diimpor karena produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan industri.

Selain itu, impor barang konsumsi pun dilakukan karena di dalam negeri tidak bisa produksi, salah satunya adalah tepung terigu, di mana gandum sulit tumbuh di Indonesia.

"Kalau diwacanakan mau disetop, akan terjadi kelangkaan bahan baku. Itu yang kami khawatirkan. Mungkin pemerintah akan kendalikan impor barang jadi, tapi tidak bisa disetop total," tambah dia.

Meski demikian, Rachmat mengungkapkan jika hasil evaluasi 900 komoditas konsumsi terbit dan ada substitusi impor, maka para pelaku usaha di sektor makanan dan minuman akan mengutamakannya dalam memenuhi bahan baku produksi.

(ang/ang)