.webp)
Keputusan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya impor beras sebanyak 2 juta ton dilakukan karena panen beras di daerah telah menipis dan jumlah produksi masih dianggap kurang.
Kemudian, pemerintah juga mengimpor garam dan gula industri. Masing-masing dilakukan agar perusahaan makanan dan minuman masih bisa berproduksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirangkum detikFinance, ini kaleidoskop komoditas yang diimpor pemerintah sepanjang 2018:
Tak berselang lama, pemerintah menambah lagi kuota izin impor sebanyak 500 ribu ton. Alhasil, total impor saat itu ada sebanyak 1 juta ton.
Namun, di bulan Maret pemerintah menambah lagi izin impor sebanyak 1 juta ton. Sehingga total izin impor yang telah dikeluarkan sebanyak 2 juta ton.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, keputusan mengimpor beras dipertimbangkan berdasarkan stok beras di gudang Bulog yang kurang. Sebab, saat itu beras di gudang masih di bawah 1 juta ton.
"Sehingga waktu itu kita menganggap ini masalah, karena konsumsi kita sebulan bergerak 2,3-2,4 juta ton nasional. Bulog kita jaga stoknya bergerak di sekitar 2 juta ton, kalau di bawah 1 juta kita anggap ini masalah," terang Darmin.
"Kenapa? Karena berarti tidak cukup beras dibeli oleh Bulog dari masyarakat, namun tetap pada waktu itu masih ada keyakinan dari kementerian yang bersangkutan bahwa enggak, ini Januari-Februari-Maret produksi beras akan 13,7 juta ton," ujar Darmin.
Alhasil pada rakor tersebut diputuskan impor beras 500.000 ton. Kebijakan ini diambil agar stok beras di gudang Bulog di atas 1 juta ton.
Di sisi lain pemerintah juga menunggu hasil puncak panen raya padi di Maret 2018.
"Maret puncaknya karena akan panen raya, oke. Karena sudah di bawah 1 juta ton stoknya kita putuskan impor pada waktu itu, pada 15 Januari, impornya 500 ribu ton, dengan catatan Maret kita cek lagi pada waktu panen raya. Diputuskan 500 ribu ton, itu pasti gak cukup, tapi katanya produksi Maret bagus, kita tunggu sampai Maret," papar Darmin.
Singkat cerita pada 19 Maret 2018 diadakan rakor lagi dan informasi dari Bulog saat itu persediaan beras di gudang tinggal 590.000 ton, jauh dari batas aman stok beras nasional yaitu 2 juta ton. Menurut Darmin kondisi tersebut artinya Bulog tidak mampu menyerap dari petani dan pasokan ke masyarakat akan terganggu.
Pemerintah sempat memberi solusi mengatasi masalah penyerapan beras oleh Bulog dengan menaikkan harga pembelian gabah maupun beras, namun tetap saja stok beras tidak memadai.
"Maret kita rapat pada tanggal 19, kita cek berapa stok Bulog, tinggal 590 ribu ton, sehingga kita anggap ini barang mulai merah. Bulog tidak mampu membeli artinya tidak tersedia cukup beras di seluruh daerah untuk dibeli. Bahkan waktu itu kita naikkan harga pembelian gabah maupun beras, dengan kenaikan yang biasanya 10 persen fleksibilitasnya, kita naikkan 20 persen supaya bisa beli. Tetap saja stock 590 ribu ton," terang Darmin.
Mengacu pada kondisi itu akhirnya pada rakor 19 Maret diputuskan tambahan impor beras lagi 500.000 ton untuk mendongkrak stok Bulog. Langkah ini diambil karena masa puncak panen raya akan berakhir.
"Di 19 Maret juga kesepakatannya 500 ribu ton lagi, jangan lebih tapi itu keputusan sama-sama. Dengan catatan, masing-masing instansi mengecek, ada beras enggak karena stoknya terlalu kecil. Satgas pangan cek, perdagangan cek, pertanian cek, Bulog cek," jelas Darmin.
Cuma sempat ada masalah pengiriman beras impor hasil keputusan rakor 15 Januari 2018. Beras yang harusnya masuk di Februari justru baru masuk Maret. Ini karena di beberapa negara produsen beras baru masuk masa panen di Maret, dan pembelian melalui proses tender.
Setelah beras impor masuk stok beras Bulog yang tadinya 590.000 ton naik menjadi 649.000 ton. Jumlah ini, menurut Darmin, sudah termasuk dengan pasokan beras dalam negeri.
Karena stok beras Bulog naiknya tak signifikan, maka dalam rakor 28 Maret 2018 diputuskan tambahan impor beras 1 juta ton, sehingga totalnya 2 juta ton beras. Dengan angka 2 juta ton itu artinya stok beras di gudang Bulog aman.
"Waktu itu sepakat oke kalau begitu kita nggak mau ngambil risiko, apalagi informasi ada musim kemarau agak kering, maka diputuskan 28 Maret impor tambahan 1 juta ton. Jadi total 2 juta ton (dari sebelumnya 500 ribu dua kali). Itu harus masuk akhir Juli 2018," tutur Darmin.
Faktanya, kata Darmin, dari 2 juta ton tersebut, sebanyak 200 ribu ton beras impor dari India nggak berhasil disepakati. Alhasil, total impor beras 1,8 juta ton, dan 1,4 juta ton sudah masuk.
Pemerintah memutuskan untuk mengimpor garam industri sebanyak 2,37 juta ton atau lebih kecil dari total kebutuhan 3,7 juta ton. Keputusan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan beberapa perusahaan industri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan impor bahan baku harus dilakukan, sebab kualitas garam industri berbeda dengan yang produksi oleh petani lokal.
"Kita harus realistis ya bahwa industri kita butuh yang namanya garam dengan kualitas beda yang dihasilkan oleh petani garam. Itu beda, pasar beda, segmen beda, kualitas beda. Kalau kita tidak impor garam industri, akibatnya apa? industri bisa berhenti meskipun penggunaannya hanya 2% tapi juga jadi kunci," kata Jokowi usai meresmikan roadmap Making Indonesia 4.0 di JCC, Rabu (4/4/2018).
Menurut Jokowi, garam industri dibutuhkan oleh banyak sektor, seperti otomtif yang menjadi campuran pembuatan ban, lalu pembuat kaca, kosmetik, makanan dan minuman, farmasi dan lainnya.
"Tolong dibedakan garam industri dengan garam rakyat, saya pantau terus, harga garam yang di Madura, NTT, Aceh masih pada posisi harga yang baik," ungkap dia.
Tidak hanya itu, Mantan Wali Kota Solo ini juga sudah memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk menjaga realisasi impor garam khusus industri agar tidak rembes di pasar.
"Sudah saya perintah kepada aparat untuk menjaga agar ini tidak merembes," tutup dia.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan sejak awal tahun telah menerbitkan izin impor untuk lebih dari 900 ribu ton gula mentah untuk diolah menjadi gula konsumsi.
Kemudian, Kemendag mengeluarkan izin impor gula mentah lagi sebanyak 111.682 ton. Alhasil, total izin impor yang dikeluarkan sebanyak 1,1 juta ton.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, izin impor diberikan kepada tiga anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), tujuh BUMN industri gula yakni tiga anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PTPN X, XI, dan XII, serta PT Gendhis Multi Manis (GMM).
"Sekarang pengajuan impor gula mentah untuk digiling menjadi gula kristal putih (GKP) oleh BUMN sesuai kebutuhan 111.682 ton, hampir seluruhnya dikeluarkan izinnya untuk pemasukan sampai Desember 2018. Kebutuhan kan 1,1 juta ton. Jadi belum semua, tapi sudah hampir habis," jelas dia di Kementerian Perdagangan, Kamis (23/8/2018).
Lebih lanjut, Oke mengatakan keseluruhan impor ini untuk mengisi kebutuhan stok gula konsumsi sampai Maret tahun depan.
"Ini untuk mengisi kebutuhan sampai Maret tahun depan," papar dia.
Sebagai informasi kebutuhan gula konsumsi skala nasional di dalam negeri saat ini 3,1 juta ton. Namun, produksi di dalam negeri hanya mencukupi untuk 2 juta ton.
Kemudian untuk menutupi kebutuhan konsumsi, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mengambil gula dari negara lain sebesar 1,1 juta ton pada tahun ini saja.
Di penghujung tahun pemerintah memutuskan untuk mengimpor jagung sebanyak 100 ribu ton. Keputusan itu dilakukan untuk memenuhi pakan ternak ayam.
Sebab, peternak mandiri mengaku pasokan jagung di daerah telah sulit. Bahkan, sekalinya ada harganya dipatok tinggi mencapai Rp 6.000 per kilogram (kg).
Untuk mengatasi hal itu, Perum Bulog ditugaskan untuk mengimpor jagung dari Brasil/Argentina hingga akhir tahun 2018. Adapun, nantinya jagung tersebut dijual dengan harga Rp 4.000 per kg.
Saat ini, jagung impor telah masuk sebanyak 70.000 ton. Sedangkan sisanya akan diperkirakan masuk di awal Januari 2019.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Bacthiar mengatakan impor jagung sebanyak 70.000 ton sudah masuk. Kemudian sisanya akan masuk di awal Januari.
"Iya sudah masuk, 70 ribu ton. Sisanya 30 ribu ton masuk Januari," ujar dia beberapa waktu lalu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Lebih lanjut, ia mengatakan sebanyak 70 ribu ton jagung tersebut telah disebar untuk peternak mandiri. Ia pun berharap pasokan jagung tersebut bisa cukup hingga waktu panen yang akan datang.
Sebagai informasi, saat ini harga jagung masih berada di angka Rp 6.000. Menurut peternak impor jagung tak memengaruhi harga jagung saat ini.
