Pengangguran Mau 'Digaji' Bikin Beban APBN Tambah Berat?

Berdasarkan catatan detikcom, rencana itu tercetus pada April 2019 dan masuk ke dalam program yang dijanjikan pasangan capres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Program Kartu Pra Kerja merupakan janji kampanye pasangan tersebut jika terpilih.

Program Kartu Pra Kerja juga sejalan dengan fokus Pemerintah di periode 2019-2024 yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di era digitalisasi atau industri 4.0. Selain Pra Kerja, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin juga masih memiliki dua program kartu sakti lainnya yaitu Sembako Murah dan KIP-Kuliah.

Sebanyak tiga program kartu sakti Jokowi pun mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan, seperti Mardani Ali Sera. Politisi PKS ini menilai bahwa program kartu sakti Jokowi hanya sebagai pereda nyeri saja. Sebab, ketersediaan lapangan pekerjaan semakin sulit.

"Makanya, program darurat yang seperti Panadol cuma menghilangkan rasa nyerinya dikasih Pra Kerja, Kartu Pra Kerja. Yang diperlukan bukan Kartu Pra Kerja, yang dibutuhkan pekerjaan yang itu gagal untuk disediakan," sebut Mardani tanggal 25 Februari 2019.

Selanjutnya, kritikan muncul dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Dia mengatakan program kartu Pra Kerja yang diluncurkan Presiden Jokowi itu hanya omong kosong.

Meski mendapat banyak kritikan, saat Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden periode 2019-2024, program kartu sakti itu pun akan segera direalisasikan. Khususnya Kartu Pra Kerja yang mulai disiapkan Pemerintah.

Bahkan Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 10 triliun yang nantinya mengakomodasi sekitar 2 juta masyarakat di tahun anggaran 2020. (hek/ara)