Medsos PNS Dikekang, Ada Gejala Neo Orba?

Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang regulasi yang mengatur sikap ASN dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial. Regulasi tersebut dibuat dalam Surat Edaran BKN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS yang terbit Mei 2018 lalu.

Sejalan dengan edaran tersebut, BKN juga membuka layanan pengaduan ASN via media sosial BKN. Lalu, tercatat 990 laporan ketidaknetralan ASN yang disampaikan ke Komisi Aparatur Sipi Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti bersama dengan PPK masing-masing instansi pusat dan daerah.

Mulai dari pengamat media sosial, politik, dan kebijakan publik pun angkat bicara soal kebijakan ini.

Kemudian, kebebasan ASN juga dipertanyakan. Bagaimana tanggapan BKN atas pro kontra tersebut?
Simak berita lengkapnya di sini.

Lanjut ke halaman berikutnya >>>