Ahmad Khoirul Umam menilai gejala neo-orba (orde baru) mulai muncul, terutama dalam aspek penegakan hukum. Pasalnya, demokrasi dirasa terbatas, terutama bagi seorang ASN.
"Memang gejala neo-orba ini mulai bermunculan, dalam aspek penegakan hukum, pemberantasan korupsi, konsep stabilitas keamanan yang dihadirkan. Karena itu, penting bagi kita untuk mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten pada cita-cita demokrasi, dan tidak terbajak oleh kekuatan oligarki," kata Umam kepada detikcom, Selasa (15/10/2019).
Ia mengatakan, dalam mengukur suatu pendapat termasuk dalam ujaran kebencian atau hanya kritik harus diiringi dengan pemahaman aturan teknis dan pendidikan politik. Selain itu, ASN sendiri juga harus menyikapi media sosial dengan baik sebelum menyampaikan kritiknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, menurut Umam pemerintah tak perlu mendikte ASN dalam menentukan sikapnya dalam menyampaikan pendapat.
"Masyarakat sebaiknya tidak dibiasakan didikte, kedewasaan politik mereka adalah jaminan kualitas demokrasi Indonesia ke depan," imbuhnya. (ang/ang)