Airlangga Sebut Kuartal III-2020 Jadi Kunci Selamatkan Ekonomi RI

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah berupaya menjaga perekonomian Indonesia tahun ini tetap tumbuh, sehingga tidak masuk ke zona negatif. Penentuannya, menurut Airlangga, tergantung pada laju perekonomian pada kuartal III nanti.

"Tentunya pemerintah mendorong agar tidak masuk ke zona negatif, kuncinya adalah di kuartal III nanti. Kalau di kuartal II diperkirakan sudah akan masuk ke zona minus, -3 misalnya. Tapi di kuartal III dan IV diharapkan meningkat. Sehingga kita harus mendorong government spending di kuartal III itu besar sehingga bisa mencegah kita untuk tidak masuk di negatif di akhir tahun ini," ujar Airlangga dalam Serial Diskusi Pemulihan Ekonomi Indonesia yang digelar secara virtual, Jumat (3/7/2020).

Ia juga mengatakan berdasarkan proyeksi dari berbagai lembaga terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di beberapa sektor-sektor di era new normal. Hal ini menunjukkan bahwa masa new normal, di saat masyarakat mulai menjalankan kembali aktivitasnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ini bisa menjadi titik balik pemulihan ekonomi Indonesia hingga akhir 2020 nanti.

"Kalau kita lihat di berbagai proyeksi di berbagai lembaga, untuk di tahun depan Indonesia rata-rata di jalur positif. Kalau kita lihat dari indikator riil ini dengan berlakukanya new normal, sektor-sektor yang sebelumnya turunnya dalam itu udah mulai ada kenaikan. Sektor keuangan dan saham memiliki positif outlook dari para pelaku pasar," jelasnya.

Selain sektor kesehatan yang menjadi fokus utama dalam masa pandemi COVID-19 ini, sektor UMKM dan Korporasi juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Ia mengatakan jaring pengaman ekonomi prioritas untuk membantu UMKM yang terdampak COVID-19 ini yaitu sebesar Rp 35,2 triliun.

"Sektor korporasi dan UMKM ini yang menjadi prioritas utama di luar faktor kesehatan. (Bantuan untuk) UMKM itu adalah subsidi bunga atau KUR (misalnya) maupun untuk kegiatan UMI, Mekaar, UMKM juga kredit yang di bawah Rp 10 miliar. Sedangkan korporasi diutamakan untuk yang padat karya yang jumlahnya kurang dari Rp 1 triliun. Intinya program terkait UMKM ini sudah berjalan dan masih akan terus didorong oleh pemerintah," terangnya.

Klik halaman selanjutnya.