Jakarta -
Pemerintah dinilai harus meningkatkan porsi anggaran bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat yang keuangannya terdampak pandemi Corona. Pemberian bansos juga harus bersifat tunai lantaran dianggap lebih mudah dalam memutarkan kembali roda perekonomian masyarakat bawah.
Hal itu dianggap bisa menghindarkan dampak krisis ekonomi global seperti yang dikhawatirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan krisis ekonomi dunia berdampak besar bagi Indonesia, khususnya pada sektor keuangan dan perdagangan.
Jika kedua sektor tersebut terdampak, maka mau tidak mau pemerintah harus mengandalkan ekonomi domestik mulai dari kalangan bawah atau akar rumput.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang satu-satunya bansos yang besar-besaran dan perubahan desain, itu yang harus di-cover lebih besar dan dananya disiapkan lebih besar," kata , Tauhid Ahmad saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Selain membesarkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT), Tauhid bilang pemerintah juga harus bisa menekan kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebab, kerusakan ekonomi saat ini dimulai dari sektor kesehatan.
"Sambil itu berjalan kemudian memberikan bantuan kepada dunia usaha, diberikan fasilitas seperti kredit modal kerja, tapi harus memastikan ekonomi kelas bawah bergerak, nggak mungkin likuditas ditambah tapi nggak ada demand," jelasnya.
Sementara Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan mengatakan pemerintah harus cepat menyalurkan stimulus pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN), mulai dari insentif fiskal, moneter, hingga keuangan.
Dia menilai pemberian bansos kepada masyarakat di tengah pandemi merupakan keputusan yang tepat dan strategis. Sebab, masyarkat yang keuangan terdampak COVID--19 banyak yang terbantu untuk tetap memiliki daya beli.
"Bantuan likuiditas pemerintah untuk sektor riil bagi UMKM dan swasta juga perlu menjadi prioritas guna menggerakkan kembali ekonomi di masa pandemi. BUMN memang perlu juga dibantu, namun yang perlu menjadi catatan adalah pemerintah perlu segera memberikan insentif/bantuan untuk unit ekonomi yang lebih produktif," kata Fajar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku khawatir dengan potensi krisis ekonomi dunia tahun ini. Banyak lembaga internasional yang sudah memprediksi kontraksi ekonomi global tahun ini akan sangat dalam.
Jokowi pun meminta para menterinya untuk bekerja tidak seperti biasanya. Dia ingin semua menteri merasa bekerja seolah-olah sudah dalam kondisi krisis.
"Tadi di depan saya sudah minta, kita harus memiliki sense of crisis yang sama. Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan. Sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi. Semua negara sekarang ini mengalami itu, kerjanya cepet-cepetan. Ini kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti channel dari channel normal ke channel krisis," ujarnya saat membuka rapat terbatas yang membahas serapan anggaran seperti dilansir Kamis (9/7/2020).
Jokowi menjabarkan proyeksi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang menyebutkan kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6%. Dia mengaku khawatir dengan proyeksi-proyeksi tersebut.
"Kalau endak, ngeri saya terus terang saya ngeri. Di kuartal III ini. Ini kuncinya di kuartal III. Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan. Tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum," ujarnya.
.webp)
