Pemerintah dinilai harus meningkatkan porsi anggaran bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat yang keuangannya terdampak pandemi Corona. Pemberian bansos juga harus bersifat tunai lantaran dianggap lebih mudah dalam memutarkan kembali roda perekonomian masyarakat bawah.
Hal itu dianggap bisa menghindarkan dampak krisis ekonomi global seperti yang dikhawatirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan krisis ekonomi dunia berdampak besar bagi Indonesia, khususnya pada sektor keuangan dan perdagangan.
Jika kedua sektor tersebut terdampak, maka mau tidak mau pemerintah harus mengandalkan ekonomi domestik mulai dari kalangan bawah atau akar rumput.
"Memang satu-satunya bansos yang besar-besaran dan perubahan desain, itu yang harus di-cover lebih besar dan dananya disiapkan lebih besar," kata , Tauhid Ahmad saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Selain membesarkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT), Tauhid bilang pemerintah juga harus bisa menekan kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebab, kerusakan ekonomi saat ini dimulai dari sektor kesehatan.
"Sambil itu berjalan kemudian memberikan bantuan kepada dunia usaha, diberikan fasilitas seperti kredit modal kerja, tapi harus memastikan ekonomi kelas bawah bergerak, nggak mungkin likuditas ditambah tapi nggak ada demand," jelasnya.
Sementara Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan mengatakan pemerintah harus cepat menyalurkan stimulus pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN), mulai dari insentif fiskal, moneter, hingga keuangan.
