.webp)
Dia mengatakan PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku produsen harusnya juga menetapkan sistem pemantauan pada distribusi di lapangan.
"Ini harusnya dipantau dari Pupuk Indonesia juga, ada nggak sistem monitoring digital? Ada nggak distributor masuk penjara karena selewengkan harga pupuk subsidi," ujar Andi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau bisa, ini BUMDes kita aja jadi pengecer gitu pak," lanjutnya.
Syahrul pun menjawab semua pertanyaan soal subsidi pupuk. Soal efektivitasnya, Syahrul mengatakan dengan adanya subsidi pupuk sudah terlihat kenaikan produksi dari para petani dari rata-rata 4 ton per hektare, kini menjadi 5,2 ton per hektare.
"Saya kira kalau diteliti dari pupuk subsidi belum ada, hanya 4 ton per hektare, ini sudah terlalu bagus. Setelah ada pupuk ini pertumbuhannya 5,2 juta ton per hektare," ujar Syahrul.
Dia kemudian membandingkan produktivitas produksi pertanian dengan negara lain. Menurut data Organisasi Pangan Dunia (FAO) di India produktivitasnya hanya 3,8 ton per hektare, di Bangladesh 4,7 ton per hektare, di Thailand 3,09 ton per hektare, di Myanmar 3,9 ton per hektare, dan di Kamboja 3,5 ton per hektare.
"Apakah ini berhasil dan tidak berhasil, data ini harus dipertimbangkan. Kalau tidak ada pupuk, pasti turun di bawah 5 juta ton," ujar Syahrul.
Syahrul melanjutkan soal adanya permainan dari distributor pupuk dia mengakui hal itu memang bisa saja terjadi. Dia meminta anggota Komisi IV yang memiliki informasi soal permainan distributor agar melapor untuk diusut oleh pihaknya.
"Agen yang dominan di bawah memang suka jadi permainan tertentu. Pertanian itu terlalu banyak permainan yang dihadapi dari luar, kami akan cek kalau ada laporan seperti itu," ujar Syahrul.
(hal/ara)
