Minta Kaji Pertumbuhan Ekonomi, Waket MPR: Bukan Target Tinggi Ambisius

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk membuat roadmap perekonomian Indonesia pascapandemi COVID-19. Pasalnya, Pemerintah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yakni mencapai 7% pada kuartal II (Q2) tahun 2021.

Diketahui, target tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada Kamis (27/5). Oleh karena itu, Syarief menegaskan agar Pemerintah dapat melakukan kajian yang matang dalam merancang target pertumbuhan ekonomi.

"Dari hasil kajian tersebut, pemerintah harus menghadirkan roadmap perekonomian Indonesia pasca hantaman COVID-19, bukan hanya membuat target tinggi yang sangat ambisius," ungkap Syarief dalam keterangannya, Jumat (28/5/2021).

Selain itu, Syarief pun mempertanyakan soal perbaikan ekonomi yang dimaksud dalam Rakornas. Ia mengatakan hingga hari ini, pertumbuhan ekonomi masih minim dan resesi, pengangguran masih terus bertambah, dan daya beli masyarakat juga masih rendah.

"Kenyataan tersebut harus diakui oleh Pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pemulihan," katanya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk membuat grand desain penyelamatan ekonomi Indonesia.

"Pemerintah jangan hanya sekadar membuat target tinggi hingga 7%, lalu melakukan revisi target di tengah jalan seperti yang terjadi dalam kurun tahun 2020. Sebab, ini menunjukkan kurang realistis dalam pengelolaan negara," tegasnya.

Menyoroti sejumlah kasus yang ada, Syarief pun menilai potensi pengangguran akan semakin bertambah dengan kebijakan PHK dari beberapa perusahaan dan industri besar di Indonesia.

"Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air membuat kebijakan pensiun dini dan pemotongan gaji agar dapat bertahan. Bahkan, supermarket Giant menutup seluruh gerainya karena hantaman Pandemi yang berakibat pertambahan jumlah angka pengangguran," jelas Syarief.

Syarief menyebutkan angka tersebut menambah data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat adanya penambahan sebesar 3,05 juta jumlah pengangguran selama pandemi COVID-19. Tak hanya itu, KADIN juga menyebutkan ada lebih dari 6,4 juta pekerja yang di-PHK hingga akhir 2020.

Menurut Syarief, banyaknya PHK turut meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, ia pun mengingatkan pemerintah mengenai kurva pertumbuhan di Indonesia.

"Selama hampir dua periode, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai 5.2 %, bahkan sebelum pandemi COVID-19. Sehingga, rencana pertumbuhan ekonomi di atas 7% tidak realistis dan ambisius apalagi tantangan pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa," ujarnya.

Politisi senior ini juga mendorong Pemerintah untuk tak hanya membuat kebijakan jangka pendek, tetapi juga kebijakan jangka panjang. Sebab, ia menilai pemerintah selama ini lebih banyak membuat kebijakan jangka pendek, seperti gelontoran dana untuk instansi dan bantuan langsung.

"Pemerintah juga harus membuat kebijakan jangka panjang untuk penguatan ekonomi Indonesia, seperti penguatan UMKM hingga pungutan-penguatan yang menghambat ekspor dievaluasi agar ekspor semakin meningkat," pungkasnya.