.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, dengan berjalannya program vaksinasi ekonomi segera bangkit. Jokowi menuturkan, pengendalian melalui vaksinasi adalah game changer.
"Dan kita juga ingin perekonomian segera bangkit kembali dan pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa kerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang dan perekonomian segera bangkit," ujar Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, 15 Januari 2021 lalu.
Sayang, hingga kini pelaksanaan vaksinasi masih seret. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir Indonesia mencatat rekor "mengerikan" sebagai negara dengan angka kematian harian tertinggi di dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip situs www.worldmeters.info, diketahui hingga 3 Agustus 2021 jumlah kematian harian pasien covid-19 mencapai +1,598 jiwa. Bandingkan dengan Amerika sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia angka kematian harian di hari yang sama hanya + 516. Demikian pula dengan India + 561 kematian.
Mengacu kepada data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mayoritas pasien Covid-19 yang meninggal tidak mau atau belum menerima vaksin.
"Berdasarkan data dari Kemenkes, sebanyak 90 persen pasien Covid-19 yang meninggal karena tidak mau atau belum divaksin," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).
Kesimpulan Menteri BUMN ini juga selaras dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyatakan bahwa 99,5 persen orang yang meninggal karena Covid-19 selama 6 bulan terakhir, adalah orang tidak vaksin. Direktur CDC Dr Rochelle Walensky mengatakan pada jumpa pers di Gedung Putih pada Kamis (4/7/2021), statistik tersebut menunjukkan bahwa setiap kematian terkait Covid-19 sekarang dapat dicegah dengan vaksinasi.
Tingginya tingkat kematian harian pasien Covid-19 memancing reaksi keras dari sejumlah pihak. Ketua Umum Syarikat Islam Dr Hamdan Zoelva S.H., mendesak Kementerian Kesehatan untuk mempercepat distribusi vaksin.
"Syarikat Islam telah berkali-kali melakukan vaksinasi gratis bekerjasama dengan sejumlah lembaga. Kementerian Kesehatan perlu gerak cepat. Kondisi sudah sangat kritis. Kuncinya percepat distribusi vaksin ke berbagai daerah," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Ia mengaku prihatin dengan banyaknya daerah zona merah yang belum mendapatkan vaksin, khususnya di Pulau Jawa dan Madura. "Namun kedepannya, distribusi ke luar Jawa - Bali juga perlu segera dilakukan. Herd Imunity seperti yang dicanangkan Presiden itu baru terjadi jika dilakukan secara serentak dan merata," jelasnya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta Kementerian Kesehatan untuk mampu mengatasi persoalan kurangnya stok vaksin di sejumlah daerah. Ia menerima banyaknya keluhan kekurangan vaksin di sejumlah daerah.
"Jangan hanya di Pulau Jawa, atau dikelola juga oleh pemerintah pusat saja stok yang banyaknya. Daerah juga perlu melakukan vaksinasi," pesan Alifudin (2/8/2021).
Atas kendala kekurangan vaksin di dapilnya, Alifudin mengaku akan terus berkomunikasi kepada Menteri Kesehatan untuk mendorong keberadaan vaksin di daerah. Ia mengaku bakal mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR untuk mendorong hal tersebut.
Nada pesimis dilontarkan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. "Kelihatannya agak absurd ya targetnya. Sekarang saja jumlah penduduk yang di vaksin dua dosis baru kisaran 7.7% untuk capai herd imunity kan harus 185 juta orang di vaksin. Masih jauh targetnya," ujar Bhima.
Distribusi vaksin menurut Bhima menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan. Kuncinya di Kementerian Kesehatan.
"Kan presiden sudah bilang ada pasokan vaksin impor yang menumpuk masih banyak, sementara animo masyarakat untuk vaksin tinggi, terilihat dari kerumunan orang yang mau divaksin di beberaapa tempat," pungkasnya
Bhima menjelaskan, gap pasokan vaksin tiap daerah bisa menyebabkan pemulihan ekonomi tidak serentak. Daerah yang vaksinasinya lambat, maka pemulihan ekonominya juga lambat.
(acd/dna)
