.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT Angkasa Pura II bekerja sama meningkatkan kegiatan ekspor langsung (direct call) produk perikanan dari berbagai bandara di Indonesia ke negara tujuan. Ini disebut dapat memangkas biaya operasional saat melakukan ekspor.
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina menyampaikan kerja sama ini merupakan hal penting mengingat direct call dapat membantu pelaku usaha perikanan. Hal ini termasuk memangkas biaya operasional saat melakukan ekspor.
"Tentu kerja sama dan peningkatan sinergitas dengan AP II semakin penting mengingat keberterimaan produk perikanan kita sudah menjangkau 171 negara," kata Rina dalam keterangan tertulis, Selasa (28/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini ia sampaikan saat rapat koordinasi dengan AP II di gedung Mina Bahari II, Jakarta, hari ini.
Dalam rakor ini, Rina menjelaskan selama ini ekspor produk perikanan dilakukan melalui bandara-bandara transit seperti Soekarno-Hatta dan Juanda. Menurutnya, hal tersebut menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi dan terdapat risiko penurunan kualitas produk akibat waktu tempuh yang relatif lama.
Padahal, Rina menyebut produksi perikanan Indonesia mencapai 916,2 ribu ton di Pulau Sumatera, 247 ribu ton di Kalimantan, serta 232,4 ribu ton di Pulau Jawa. Tak hanya itu, KKP juga mendorong peningkatan produksi di sejumlah lokasi melalui program Kampung Budidaya
Oleh karena itu, bersama AP II, pihaknya melakukan kerja sama untuk memperbanyak direct call.
"Untuk itu, kita perlu menetapkan prioritas negara tujuan direct call seperti Tiongkok, Jepang, Singapura, Vietnam, dan lain-lain," sambungnya.
Terkait kerja sama ini, Rina memastikan, BKIPM siap mengupayakan dukungan volume minimal dan kontinuitas penyediaan komoditas yang diekspor. Ia juga menjamin pihaknya akan mengupayakan forum komunikasi antar pemangku kepentingan serta bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.
"Intinya kita siap memberikan berbagai dukungan yang dibutuhkan untuk terlaksananya direct call ini," katanya.
Di sisi lain, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan sinergi antara BKIPM dan AP II penting bagi KKP karena berdampak bagi ekonomi dan keamanan produk perikanan.
"AP II mengelola 20 bandara yang tersebar di seluruh Indonesia dimana beberapa di antaranya menjadi titik ekspor atau lalu lintas orang keluar negeri. Kita harapkan adanya peningkatan kerja sama antara AP II dan BKIPM berupa penambahan bandara yang akan berfungsi untuk direct call bisa meningkatkan ekspor produk perikanan ke depan," jelasnya.
Klik halaman selanjutnya >>>
Doni mengatakan untuk mencegah penyelundupan produk perikanan melalui bandara-bandara AP II, KKP akan meningkatkan literasi melalui konten di NeptuneTV.
"Kita rencana akan memproduksi beberapa konten seperti seri Border Control yang akan bercerita tentang kerja tim BKIPM dan AP II serta stakeholders lainnya dalam mengawasi lalu lintas perikanan di bandara," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT AP II, Muhammad Awaluddin merespons baik penguatan kerja sama ini karena dapat meningkatkan ekonomi di wilayah tersebut. Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan sejumlah hal terkait penyelenggaraan direct call di beberapa bandara yang dikelola AP II.
"Ini sangat bagus, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Kita komit untuk bersinergi dalam mewujudkan direct call ini," pungkasnya.
Diketahui, PT AP II saat ini mengelola 20 bandara yang tersebar di wilayah barat Indonesia. Sebelumnya, direct call telah dimulai di beberapa bandara di wilayah timur, seperti Manado serta Ambon.
Adapun kerja sama ini sejalan dengan permintaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk terus memfasilitasi pelaku usaha agar dapat eksis di pasar dunia. Fasilitasi ini meliputi pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar hingga penguatan peran quality assurance.
(ncm/hns)
