.webp)
Untuk mengatasi maraknya mafia ini, setidaknya ada dua langkah, yaitu penguatan peran tim pengawas (KP3) untuk minimalisir mafia dan penyimpangan distribusi dan pengunaan pupuk subsidi. Dalam ketentuan, ada KP3 yang bertugas mengawasi. Tapi selama ini terbentur dengan anggaran yang menjadi keluhan tim KP3. Oleh karenanya, Pemerintah harus menganggarkan untuk tim pengawas (KP3).
Cara lain untuk menghilangkan mafia ini adalah dengan mengubah mekanisme pemberian subsidi. Menurut Prof Tualar, pemberian subsidi nantinya tidak menurunkan harga pupuk seperti saat ini, tetapi memberikan semacam voucher kepada petani yang layak menerima. Nantinya voucher tersebut hanya bisa digunakan saat membeli pupuk.
"Nah, menurut saya solusinya adalah diberi Bantuan Langsung Tunai Pupuk atau Bantuan Tunai Petani, nanti tinggal dibikin kartunya dan dirumuskan bagaimana kriterianya, bagaimana mekanismenya. Tapi uangnya jangan langsung dikasih cash, dikasih saja kayak voucher, nanti voucher itu bisa dibelanjakan di mana saja, dan langsung dipotong dari pembeliannya," urainya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau ada toko-toko yang sudah kerjasama dengan pemerintah, dia beli pupuk di situ. Maka, ketika dia menggunakan voucher, otomatis akan langsung terpotong."
Menurut Prof Tualar, metode seperti ini, selain mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi, juga sangat ampuh untuk membasmi para mafia pupuk subsidi.
"Potensi subsidi disalahgunakan untuk kebutuhan lain kan jadi minim kalau kayak gitu. Tapi mungkin biasanya ada juga yang nggak setuju hal begini, terutama para mafia yang selama ini biasa menyalahgunakan. Mereka (para mafia pupuk) tidak akan setuju, karena mereka tidak punya lagi cara untuk menyalahgunakan. Kan begitu?" tegasnya.
Tualar juga menilai bahwa Bantuan Tunai Petani akan lebih efektif dan juga lebih hemat bagi pemerintah.
"Bantuan Tunai ini kalau dihitung kan nggak seberapa. Misalnya petani kita 20 juta tinggal dikalikan misalnya Rp500.000. Kan cuma 10 triliun, daripada mikir-mikir sampai ricuh di mana-mana. Itu kan lebih mudah dan juga tidak perlu juga pengawasan-pengawasan yang masih ada kebocoran di sana-sini. Kalau ini kan efektif jadi dikasih tidak dalam bentuk pupuk langsung, tapi semacam voucher saja," paparnya.
Namun begitu, kendati menyoroti banyak kekurangan, Prof Tualar juga tetap mengapresiasi sistem administrasi subsidi pupuk yang sudah ada perbaikan dan peningkatan. Paling tidak kata dia, sudah ada Kartu Tani yang memang dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada kaum petani.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
