RI-Norwegia Teken Kerja Sama Pengembangan Neraca Sumber Daya Laut

Hanifa Widyas - detikFinance
Kamis, 19 Mei 2022 21:11 WIB
Foto: KKP
Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) bekerja sama dengan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka menjalankan Program Laut untuk Pembangunan (Ocean for Development Programme).

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dengan Director Department of Climate and Environment Stig Traavik yang diwakili Norad, Assistant Director Jorun Nossum, melakukan penandatangan kerja sama dalam bentuk Technical Agreement (TA/Pengaturan Teknis) serta disaksikan oleh Todung Mulya Lubis Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia di Oslo, Norwegia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menerangkan 14 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sepakat membentuk High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP-SOE) yang melibatkan Indonesia dan Norwegia sebagai anggota. Hal tersebut menjadikan kerja sama ini sekaligus sebagai realisasi dalam pencapaian target yang telah disepakati dalam HLP-SOE, yaitu pengembangan ocean accounting (neraca sumber daya laut).

"Kerja sama ini juga menjadi isu utama dan kepentingan bersama dalam pengelolaan isu kelautan dan perikanan kedua negara melalui pengembangan neraca sumber daya laut. Bagi KKP, kerja sama ini akan membantu untuk melakukan ketertelusuran dan pemantauan pelaksanaan kebijakan kelautan dan perikanan serta implementasi blue economy (ekonomi biru)," terang Victor dalam keterangan tertulis, Kamis (19/05/2022).

Lebih lanjut, Victor menjelaskan rencana Technical Agreement Ocean for Development akan berlangsung selama 5 (lima) tahun mulai 2022 hingga 2028. Dukungan teknis meliputi penyusunan neraca sumber daya laut, perencanaan ruang laut, pengelolaan kawasan konservasi, dan manajemen pengetahuan menjadi fokus utama kegiatan tersebut.

Melihat pertimbangan keseimbangan antara faktor ekologi dan ekonomi, kerja sama ini dianggap sangat strategis dalam mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tentang penangkapan ikan terukur.

Pada kesempatan ini pula, Victor menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perikanan dan Kebijakan Kelautan Norwegia atas penguatan kerja sama kelautan dan perikanan RI-Norwegia.

"Norwegia dan Indonesia merupakan negara maritim yang besar dan memiliki kesamaan visi dan pandangan akan pentingnya menjaga kesehatan laut," ungkapnya.

Kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Norwegia mengenai Ocean for Development Programme disambut baik Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia Todung Mulya Lubis. Program ini dianggap sesuai dengan prioritas serta mampu mengembangkan potensi kelautan berkelanjutan demi kemakmuran dan kesejahteraan kedua negara.

Dubes Todung berharap kerja sama yang mencakup bidang ocean account, marine spatial planning, marine protected area, dan knowledge management ini dapat mendorong dan mengakselerasi pengembangan kerja sama Indonesia-Norwegia di berbagai bidang untuk peningkatan pemulihan ekonomi dua negara pasca pandemi COVID-19.

Klik halaman selanjutnya >>>




(ncm/hns)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork