Biang Kerok Sri Lanka Bangkrut, Chaos hingga Presidennya Mau Mundur

Kondisi Sri Lanka tengah memanas. Krisis ekonomi memicu protes hingga membuat masyarakat menggeruduk kediaman Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa.

Gotabaya sendiri bakal mengundurkan diri dari jabatannya pada pekan depan. Hal itu diutarakan Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena.

Hancurnya ekonomi Sri Lanka sendiri bukan terjadi secara tiba-tiba. Krisis ekonomi negara tersebut dimulai sejak tahun 2019.

Berdasarkan laporan Nikkei seperti dikutip detikcom, Minggu (10/7/2022), krisis yang terjadi saat ini diawali dengan insiden pengeboman di Kolombo dan kota-kota lain pada April 2019 yang menewaskan lebih 250 orang. Kejadian itu memberikan pukulan serius bagi industri pariwisata. Kondisi itu diperparah dengan hadirnya pandemi COVID-19.

Arus mata uang asing susut tajam karena turis meninggalkan Sri Lanka, dan pengiriman uang dari 1,5 juta pekerja Sri Lanka yang tinggal di luar negeri anjlok. Sri Lanka juga mendapat pukulan inflasi yang tinggi dari krisis rantai pasok global.

Masalah tak berhenti di situ, meroketnya harga komoditas setelah invasi Rusia ke Ukraina juga memperparah keadaan. Hal itu memicu kenaikan biaya impor, penurunan cadangan devisa, kekurangan pasokan, dan inflasi yang tinggi.

Beberapa ahli menuding, krisis yang terjadi di Sri Lanka juga karena perangkap utang China. Mereka berpendapat, China menjerat negara-negara berkembang dengan pinjaman besar-besaran.

Utang Sri Lanka terhadap China menyumbang sekitar 10% dari total pinjaman luar negeri, angka tersebut hampir sama dengan utang ke Jepang. Namun, para ahli mengatakan, angka itu hanya mencakup pinjaman dari pemerintah China dan tidak termasuk utang perusahaan milik negara China.

"Memang benar bahwa suku bunga pinjaman tersebut tinggi, dan proyek sering kali didasarkan pada skenario keuntungan yang terlalu optimis, tetapi saya tidak dapat mengatakan apakah China bertanggung jawab atas krisis saat ini atau tidak," kata seseorang yang terlibat dalam bantuan keuangan untuk Sri Lanka.

Sri Lanka memang bukan satu-satunya negara yang utang ke China dan menghadapi dampak COVID-19 serta perang di Ukraina. Namun, yang berbeda dengan negara lain ialah masalah kepemimpinan.

Keluarga Rajapaksa telah lama mendominasi politik di Sri Lanka. Pada tahun 2005, Mahinda Rajapaksa, seorang legislator lama, memenangkan pemilihan presiden dan menunjuk adiknya Gotabaya seorang mantan perwira militer sebagai menteri pertahanan.

Empat tahun kemudian, pasangan tersebut berhasil menumpas pemberontak Tamil yang berjuang untuk kemerdekaan wilayah utara dan timur. Hal itu mengakhiri perang saudara selama 26 tahun di Sri Lanka.

Setelah masalah sipil diselesaikan, ekonomi Sri Lanka mulai menggeliat. Proyek jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya mulai bergerak. Turis asing mulai berdatangan ke negara yang memiliki delapan situs warisan dunia. The New York Times bahkan menyebut Sri Lanka sebagai tujuan wisata nomor 1 dalam peringkat 'Places to Go in 2010'.

Euforia pasca perang saudara juga memicu belanja konsumen, membantu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 9,2% pada tahun 2012.

Namun seiring berjalannya waktu, Mahinda mulai menunjukkan kecenderungan otoriter. Setelah terpilih kembali pada tahun 2010, ia menunjuk tidak hanya Gotabaya tetapi juga anggota keluarga lainnya untuk jabatan penting pemerintah. Dia juga meminta investasi dari China untuk membangun pelabuhan dan bandara di kampung halamannya di Hambantota.

Lanjut ke halaman berikutnya