Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia mengalami kemandekan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu terdapat dalam potongan video pidato AHY yang diunggah di Twitter Partai Demokrat pada 16 Juli 2023.
"Meskipun ada capaian (terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat), tetapi harus kita akui secara jujur, sembilan tahun ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius," kata AHY dalam video tersebut dikutip Senin (31/7/2023).
Hal itu disoroti Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang menanggapinya dengan 14 poin. Pertama-tama, dia menyebut pidato politik AHY itu 'menggelitik'.
"Pidato politik yang menggelitik. Saat dunia menjuluki kita 'bright spot' di tengah suramnya ekonomi global, tudingan 'mandek' bahkan mundur hanya menebar pesimisme," kata Prastowo.
Prastowo mengatakan pembangunan infrastruktur harus diakselerasi untuk mengejar kemajuan, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, hingga menumbuhkan sektor ekonomi baru. Dengan begitu, dia menilai daya saing akan naik dan kesejahteraan merata.
"Ini prasyarat niscaya bagi Indonesia untuk maju," ujar Prastowo.
Sambil mencantumkan grafik peringkat infrastruktur pada 2022, Prastowo membeberkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-52 dari 63 negara menurut Bank Dunia. Hal itu untuk menanggapi AHY yang menyoroti pemerintah membangun infrastruktur secara besar-besaran di tengah ekonomi yang sedang menurun.
"Akselerasi infrastruktur tentu tanpa menomorduakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, karena faktanya, lebih dari separuh belanja APBN memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," beber Prastowo.
Terkait AHY yang meminta negara meningkatkan perlindungan dan kepada UMKM, Prastowo menyebut hal itu telah dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan UMKM, serta masyarakat miskin dan rentan melalui subsidi bunga, UMi dan KUR. Pun demikian, dengan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
"Pada 2022, dukungan UMKM terealisasi sebesar Rp 26,1 triliun, KUR tersalur Rp 364,3 triliun untuk 7,6 juta debitur. Nilai penjaminan UMKM Rp 12,7 triliun untuk 764 ribu debitur. Selain itu pemerintah memberikan jaminan korporasi Rp 2,2 triliun untuk 8 debitur. Ketimbang bicara normatif belaka, lebih baik berpijak pada data dan fakta," beber Prastowo.
Simak juga Video 'Utang yang Capai Rp 7.773 T, Sri Mulyani Pede RI Mampu Bayar':
Prastowo bicara kesejahteraan abdi negara di halaman berikutnya.
(aid/ara)